Mojokeryo, MercuryFM – Berbagai persoalan dimasyarakat seperti pendidikan, Lahan Sawah Dilindungi (LSD), Pemberdayaan UMKM, kesehatan dan kesejahteraan guru khususnya guru MTQ dan Madin, disampaiakan masyarakat dalam reses yang digelar anggota DPRD Jatim Ahmad Athoillah di beberapa titik reses yang digelarnya. Yakni Desa Gayaman, Mojoanyar, Alun-Alun Ngoro dan desa Sedati Kabupaten Mojokerto.
Nasikah, salah satu warga Gayaman, meminta perhatian Pemprov Jatim terkait peningkatan tunjangan guru TPQ dan Madin yang selama ini menjadi tiang pendidikan moral di desa. Sementara itu, Suwandono, menekankan pentingnya jaminan kesehatan bagi buruh pabrik yang terus bertambah jumlahnya di Mojokerto.
Serta Ayu Septa pelaku UMKM di kawasan desa Sedati, juga meminta dukungan berupa pelatihan digital marketing agar produk lokal mampu bersaing di pasar digital. Tak ketinggalan, Khusnul Khotimah mempertanyakan kejelasan pengangkatan guru honorer SMA menjadi PPPK.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Gus Atho’ sapaan akrab Ahmad Athoillah memastikan seluruh aspirasi akan diperjuangkan dalam pembahasan kebijakan daerah.
“Aspirasi masyarakat adalah amanah. Tunjangan guru ngaji, kesehatan buruh, pemberdayaan UMKM, hingga pengangkatan guru PPPK akan kami kawal sampai tuntas,” tegasnya, Sabtu (22/11/25).
Sementara saat Reses di Alun-Alun Ngoro desa Sedati, Gus Atho’ mendapat sejumlah aspirasi terkait pemberdayaan ekonomi keluarga.
Farida salah satu warga mengusulkan pelatihan UMKM bagi ibu rumah tangga agar mereka dapat berkontribusi pada perekonomian keluarga. Sedangkan Sumiati meminta kebijakan pelarangan penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur demi menekan angka kecelakaan yang sering melibatkan pelajar.
Sedangkan Khoirul warga setempat mengusulkan perubahan status Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Sedati menjadi kawasan industri, dengan alasan lahan sudah tidak produktif untuk pertanian.
Menanggapi usulan ini, Gus Atho’ menekankan perlunya proses analisis yang matang.
“Perubahan peruntukan LSD itu bukan hal sederhana. Menyangkut regulasi daerah dan nasional. Tapi aspirasi ini tetap akan kami perjuangkan sesuai kewenangan kami di Komisi C dan Bapemperda,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini Gus Atho’ juga menegaskan bahwa pertemuan seperti ini akan terus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat. Ini lanjutnya akan menguatkan posisinya sebagai wakil rakyat yang mengedepankan dialog terbuka.
Dengan pendekatan yang santai namun tegas, ia memastikan bahwa setiap suara baik dari guru ngaji, ibu rumah tangga, pekerja industri, hingga pelaku UMKM menjadi bahan pertimbangan penting dalam proses penyusunan kebijakan provinsi.
“Politik itu kerja nyata. Mendengar, mencatat, dan memperjuangkan,” tegasnya. (ari)
