Surabaya, mercuryFM – Penahanan Ijasah sekolah masih terjadi di kota Surabaya. Hal ini tampak pada keluhan masyarakat dikawasan Danakarya, Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya, yang disampaikan saat reaes yang dilakukan anggota DPRD Jatim Daerah Pemilihan Surabaya, Lilik Hendarwati, Kamis (20/11/25).
“Saya minta tolong bu ijasah sekolah anak saya . masih ditahan di sekolahnya. Kita sudah meminta tapi pihak sekolah tidak mau mengeluarkan karena ada beban biaya yang harus saya bayarkan dulu,” ujar warga yang ijasahnya masih di tahan pihak sekolah
Menanggapi hal ini Lilik Hendarwati meminta perlunya evaluasi menyeluruh terhadap penyaluran Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP). Pasalnya sampai saat ini masih ditemukannya praktik penahanan ijazah di sejumlah sekolah swasta.
Lilik mengatakan Dinas Pendidikan Jawa Timur telah menyalurkan BPOPP dengan tujuan agar sekolah tidak lagi menahan ijazah siswa. Namun di lapangan, masih ada sekolah swasta yang menahan ijazah karena tunggakan biaya pendidikan.
“Kalau ada sekolah swasta yang menahan ijazah, maka BPOPP-nya ditahan. Tapi secara hitungan, BPOPP ini memang tidak cukup,” ujar Lilik.
Lilik mengaku sudah menyampaikan persoalan tersebut kepada pimpinan DPRD dan eksekutif agar pemerintah provinsi menyiapkan alternatif solusi bagi sekolah swasta yang masih bergantung pada iuran orang tua.
Menurutnya, akar persoalan penahanan ijazah tidak hanya pada mekanisme pendanaan sekolah, tetapi juga kondisi ekonomi keluarga. Lilik menekankan perlunya penguatan pendapatan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan pegawai tidak tetap (PTT).
Ketua Fraksi PKS ini mengatakan pendapatan daerah (PAD) turun juga membuat pemerintah harus menetapkan prioritas anggaran, namun isu pengangguran tetap menjadi hal utama yang harus ditangani.
Dirinya menyebut pernah bertemu dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Timur, dan menemukan bahwa meskipun investasi masuk, banyak perusahaan mengeluhkan kurangnya tenaga kerja terampil.
Karena itu, ia mendorong pemerintah memperluas pelatihan vokasi tanpa batasan usia.
“Siapa pun yang mau belajar harus diberi kesempatan,” katanya.
Lebih lanjut, anggota Komisi C DPRD Jatim ini meminta Pemprov Jatim, Dinas Pendidikan, BPSDM, dan Dinas Tenaga Kerja berkoordinasi merumuskan kebijakan terpadu agar persoalan penahanan ijazah tidak berulang.
Dirinya juga menilai perlu ada tambahan skema subsidi atau intervensi ekonomi bagi keluarga miskin yang anaknya bersekolah di sekolah swasta.
“Ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan menegur sekolah. Ada masalah struktural dari sisi pendanaan pendidikan dan ekonomi masyarakat yang harus diatasi bersama,” pungkasnya. (ari)
