Surabaya, MercuryFM – Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya dalam RAPBD 2026 mengalami pemangkasan cukup besar. Dari sebelumnya Rp 173,6 miliar pada 2025, turun menjadi Rp 150,6 miliar atau berkurang sekitar Rp 23 miliar.
Dalam rapat koordinasi pembahasan RAPBD 2026 di Komisi B DPRD Surabaya, Kamis (23/10/2025), anggota Komisi B Yuga Pratisabda Widyawasta menyebut pengurangan itu disebabkan peralihan beban anggaran petugas yang sudah berubah status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). “Sekarang pembiayaannya pindah ke BKSDM, jadi terlihat turun besar,” kata Yuga.
Meski demikian, Yuga menegaskan ada konsekuensi serius apabila penurunan anggaran ini berdampak pada kesiapan perlengkapan maupun armada. Sebab Surabaya selama ini dikenal sebagai kota dengan kesiapsiagaan terbaik, sekaligus menjadi “jangkar” wilayah Gerbangkertosusila.
Ia mencontohkan peristiwa runtuhnya bangunan Ponpes Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, akhir September lalu. Dalam kejadian itu, unit Heavy Duty Rescue (HDR) milik Surabaya dengan peralatan canggih menjadi kunci evakuasi korban. “Pemprov Jatim saja tidak punya alat seperti Surabaya. Jangan sampai kemampuan ini melemah hanya karena pemangkasan anggaran,” ujarnya.
Yuga juga menyampaikan aspirasi dari petugas lapangan yang membutuhkan backup seragam dan peralatan pengganti karena intensitas tugas yang tinggi. “Begitu kembali dari lapangan seragam sudah basah, alarm bunyi lagi, langsung berangkat lagi. Mereka butuh cadangan,” tambahnya.
Terkait usulan pembelian mobil damkar bekas sebagai alternatif efisiensi, Yuga menyatakan penolakannya. “Risikonya tinggi. Kalau menyangkut nyawa dan mitigasi bencana, peralatan harus number one. Lebih baik beli baru.”
Karena itu, Yuga meminta pengurangan anggaran tidak memotong aspek operasional dan keselamatan petugas. “Surabaya ini jangkar penanganan kebencanaan se-Jatim. Anggaran pengurangan jangan sampai kelewatan,” tegasnya. (lam)
