Surabaya, MercuryFM – Temuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dana milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim yang masih mengendap di bank sebesar Rp 6,8 triliun, menunjukkan lemahnya kinerja serapan anggaran dan kurang maksimalnya pemanfaatan dana publik untuk kesejahteraan masyarakat.
Hal ini dikatakan anggota Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Muhammad Ashari, menyikapi temuan Kementrian keuangan tersebut.
“Seharusnya dana sebesar itu sudah bisa dimanfaatkan untuk pembangunan dan program prioritas yang langsung dirasakan masyarakat. Kalau malah disimpan di bank, berarti ada masalah dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran,” ujar Ashari di Surabaya, Jumat (24/10/25).
Anggota Fraksi PKB itu menegaskan, rendahnya serapan anggaran tidak hanya berdampak pada lambatnya realisasi pembangunan, tetapi juga bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan.
“Uang rakyat itu harus kembali ke rakyat dalam bentuk program, bukan ditahan di bank. Bukti pemerintah kurang maksimal dalam memanajemen keuangan daerah,” ucapnya.
Ashari juga meminta Pemprov Jatim untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perangkat daerah yang masih lambat dalam menyerap anggaran. Dan koordinasi lintas sektor perlu diperkuat agar hambatan teknis dan administratif bisa segera diatasi.
“Kalau alasan klasiknya soal administrasi, berarti sistemnya perlu dibenahi. Jangan sampai setiap tahun masalahnya itu-itu saja. Tahun 2025 ini harusnya jadi momentum untuk meningkatkan kinerja belanja daerah,” lanjutnya.
Ashari pun mengingatkan bahwa dana mengendap dalam jumlah besar dapat mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di sektor-sektor produktif yang membutuhkan suntikan dana pemerintah.
“Ketika anggaran tidak bergerak, ekonomi daerah juga melambat. Padahal, masyarakat sedang menunggu realisasi program yang bisa membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal,” tegasnya. (ari)
