Surabaya, MercuryFM – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan seluruh pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, efisien, dan sesuai mekanisme. Berbagai isu soal dugaan pemborosan, mulai anggaran makan-minum (mamin), perjalanan dinas luar negeri, hingga pinjaman daerah, dinilai tidak sesuai fakta.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya, M Fikser, menjelaskan anggaran mamin dialokasikan untuk kegiatan publik, bukan konsumsi Aparatur Sipil Negara (ASN). “Contohnya Festival Rujak Uleg, ketika ada tamu dari luar daerah maupun instansi lain. Jadi bukan untuk wali kota atau rapat internal,” kata Fikser, Kamis (25/9/2025).
Soal perjalanan dinas luar negeri, Fikser memastikan sejak pandemi tidak ada anggaran yang dibebankan pada APBD. Bahkan, tahun 2025 anggaran tersebut dihapus. “Kalaupun ada, seluruh biaya ditanggung penyelenggara, seperti sister city dengan Kochi atau Liverpool,” jelasnya.
Terkait anggaran sewa peralatan seperti kipas angin, sound system, dan tenda, Fikser menyebut kini dipusatkan pada satu perangkat daerah demi efisiensi dan pengawasan.
Sementara isu pinjaman daerah berbunga tinggi juga diluruskan. Pemkot Surabaya berhasil menegosiasikan suku bunga dengan Bank Jatim hingga di bawah 6 persen. Dana pinjaman digunakan khusus untuk pembangunan infrastruktur, seperti rumah sakit dan fasilitas publik strategis lainnya.
“Setiap rupiah diarahkan untuk pembangunan yang manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat Surabaya,” tegas Fikser. (lam)
Surabaya, MercuryFM – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan seluruh pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, efisien, dan sesuai mekanisme. Berbagai isu soal dugaan pemborosan, mulai anggaran makan-minum (mamin), perjalanan dinas luar negeri, hingga pinjaman daerah, dinilai tidak sesuai fakta.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya, M Fikser, menjelaskan anggaran mamin dialokasikan untuk kegiatan publik, bukan konsumsi Aparatur Sipil Negara (ASN). “Contohnya Festival Rujak Uleg, ketika ada tamu dari luar daerah maupun instansi lain. Jadi bukan untuk wali kota atau rapat internal,” kata Fikser, Kamis (25/9/2025).
Soal perjalanan dinas luar negeri, Fikser memastikan sejak pandemi tidak ada anggaran yang dibebankan pada APBD. Bahkan, tahun 2025 anggaran tersebut dihapus. “Kalaupun ada, seluruh biaya ditanggung penyelenggara, seperti sister city dengan Kochi atau Liverpool,” jelasnya.
Terkait anggaran sewa peralatan seperti kipas angin, sound system, dan tenda, Fikser menyebut kini dipusatkan pada satu perangkat daerah demi efisiensi dan pengawasan.
Sementara isu pinjaman daerah berbunga tinggi juga diluruskan. Pemkot Surabaya berhasil menegosiasikan suku bunga dengan Bank Jatim hingga di bawah 6 persen. Dana pinjaman digunakan khusus untuk pembangunan infrastruktur, seperti rumah sakit dan fasilitas publik strategis lainnya.
“Setiap rupiah diarahkan untuk pembangunan yang manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat Surabaya,” tegas Fikser. (lam)
