Surabaya, MercuryFM – Gelombang kritik terhadap kebijakan anggaran Pemerintah Kota Surabaya terus menguat. Forum Pemuda Solidaritas Merah Putih bersama sejumlah aktivis menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota pada Kamis (25/09/2025). Mereka menyoroti pos-pos belanja APBD yang dinilai janggal sekaligus mempertanyakan rencana penambahan utang daerah hingga triliunan rupiah pada 2026.
Koordinator aksi, Aqiah Soleh, menyebut ada sejumlah pengeluaran yang tidak masuk akal. Ia mencontohkan anggaran makan-minum (mamin) senilai Rp6 miliar, serta pengadaan barang dan jasa seperti kipas angin, panggung, sewa kursi, dan meja.
“Pos-pos belanja ini melukai hati masyarakat. Kami akan melaporkan temuan ini ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Polda Jatim agar diusut tuntas,” tegas Soleh.
Tak hanya soal pos belanja, rencana Pemkot menambah utang juga menjadi sorotan. Aktivis Mauli Fikri menilai kebijakan itu tidak sebanding dengan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lima tahun terakhir.
“Ketika asumsi hutang di atas kewajaran, maka beban pembayarannya akan ditanggung rakyat. Bahkan setiap bayi yang lahir di Surabaya langsung menanggung utang sekitar Rp2,5 juta,” ujarnya.
Fikri juga mengkritik anggaran makan-minum pejabat yang dianggap tidak logis. Dalam RKA Sekda, tercatat Rp6,5 miliar untuk kebutuhan 28 ribu pejabat eselon, padahal jumlah pejabat pratama di Surabaya hanya sekitar 30 orang.
“Ini bentuk perencanaan yang buruk. Dokumen anggarannya sporadis, tidak konsisten, bahkan lebih jelek dari daerah lain,” tambahnya.
Para aktivis menegaskan, DPRD Surabaya tidak boleh pasif dan harus lebih kritis dalam mengawasi kebijakan anggaran. Mereka juga berjanji akan terus mengonsolidasikan gerakan masyarakat agar penggunaan APBD benar-benar berpihak pada kebutuhan dasar warga. (lam)
