Surabaya, MercuryFM – Riset menjadi salah satu kunci kemajuan sebuah negara. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan besar terkait rendahnya anggaran riset. Berdasarkan data World Bank 2020, Indonesia hanya mengalokasikan 0,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk riset. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan rata-rata global sebesar 2,67 persen.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (UNAIR), Prof. Rossanto Dwi Handoyo, SE, MSi, PhD, menilai kondisi ini belum ideal.
“Kalau ingin menjadi negara yang menguasai perekonomian, seharusnya anggaran ini bisa meningkat,” jelasnya.
Belajar dari Korea dan China
Prof. Rossanto mencontoh negara seperti Korea Selatan dan China yang berhasil menjadi negara industri melalui investasi besar di bidang riset. Menurutnya, inovasi hasil riset mendorong negara-negara tersebut mampu menciptakan produk baru, menguasai pasar global, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor.
Riset belum jadi prioritas strategis
Lebih lanjut, ia menilai pemerintah Indonesia belum memandang riset sebagai sesuatu yang strategis.
“Tanpa disadari, negara-negara yang berfokus pada riset bisa merebut pasar dari negara-negara yang hanya meniru. Akibatnya, negara dengan riset minim akan terus bergantung pada impor,” ujarnya.
Hal ini, menurut Prof. Rossanto, menciptakan technological gap antara negara penemu dan negara pengimpor teknologi.
Alternatif pendanaan: Peran swasta
Selain peningkatan anggaran dari pemerintah, Prof. Rossanto menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah memberikan insentif riset bagi perusahaan.
“Pemerintah tidak harus menanggung semua anggaran riset. Cukup memberikan insentif kepada perusahaan. Misalnya, jika perusahaan membentuk divisi riset, maka biaya yang dikeluarkan bisa dijadikan deductible tax,” paparnya.
Skema insentif ini diyakini mampu mendorong terciptanya ekosistem riset yang lebih sehat dan berkelanjutan di Indonesia. (lam)
