Surabaya, MercuryFM – Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan perlunya sanksi tegas terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli).
Politisi Partai Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini menilai, sanksi berupa mutasi jabatan saja tidak cukup untuk menimbulkan efek jera.
“Kalau sampai ada oknum ASN kelurahan main pungli, harus dibersihkan. Semestinya ada sanksi kepada yang bersangkutan. Saya apresiasi langkah wali kota yang memberikan maaf dengan dalih setiap manusia tempatnya salah. Namun, sanksi tegas tetap harus diberikan agar ada efek jera,” ujar Cak Yebe, Senin (08/09/2025).
Ia menegaskan, mutasi pada posisi yang sama hanya akan membuka peluang terulangnya pelanggaran serupa di tempat lain. Sebagai gantinya, ia mendorong penerapan demosi atau mutasi ke bidang yang berbeda sebagai peringatan keras.
“Mutasi dalam posisi yang sama akan memungkinkan hal serupa terjadi dalam versi berbeda. Itu tidak menjadi warning bagi yang lain. Mestinya berlaku demosi atau mutasi yang tegas,” katanya.
Cak Yebe juga mengingatkan bahwa ASN memiliki peran sebagai pelayan masyarakat, sehingga wajib bekerja dengan profesionalitas, integritas, dan sepenuh hati, bukan memperluas ruang kepentingan pribadi.
“ASN itu pelayan masyarakat. Mereka harus melayani dengan sepenuh hati, bukan malah membuat masalah. Sanksi tegas menjadi contoh agar ASN di tingkat kelurahan, kecamatan, maupun pemkot mengedepankan profesionalitas,” tandasnya. (lam)
