Surabaya, MercuryFM – Komisi C DPRD Surabaya kembali menggelar rapat dengar pendapat, menyusul polemik reklamasi pembangunan Proyek Strategis Nasional Surabaya Waterfront Land di pesisir timur Surabaya pada Senin (06/01/2024).
Dalam rapat dengar pendapat tersebut mengundang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan kota Surabaya, BPBD Kota Surabaya, DPRKPP Kota Surabaya, Disbudporapar kota Surabaya, Bagian Hukum dan Kerjasama Kota Surabaya, Forum Masyarakat Madani Maritim, dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII).
Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya Alif Imam Waluyo menegaskan, pihaknya tetap menolak rencana reklamasi pembangunan Surabaya Waterfront Land, karena banyak merugikan masyarakat. Terutama para petani laut dan nelayan.
“Banyak petani laut dan nelayan yang tidak hanya satu sektor bisnisnya dirugikan. Tapi banyak sektor bisnis mereka yang hilang nantinya,” terangnya.
Selain itu, menurut legislator Fraksi Gerindra ini pembangunan Surabaya Waterfront Land akan merusak ekosistem laut.
“Rencana reklamasi di Surabaya ini tidak bisa disamakan di tempat lain. Seperti di Bali, atau di PIK Jakarta. Mereka berhasil melakukan reklamasi dengan tidak merugikan masyarakat sekitarnya,” imbuhnya.
Alif menambahkan, pihaknya akan menyampaikan penolakan ini ke Pemkot Surabaya, yang nantinya kita akan berkonsultasi ke pemerintah pusat.
“Kita akan melakukan kajian dengan pemkot dahulu. Kemudian kami akan melakukan konsultasi untuk ke pemerintah pusat, untuk menyampaikan bahwa PSN Waterfront land ini banyak merugikan masyarakat,” terangnya.
Alif menambahkan, pihaknya juga berencana akan mengundang pihak PT Granting Jaya sebagai operator Surabaya Waterfront Land.
“Kita banyak menemukan keganjilan dari rencana tersebut. Misalnya pengukuran wilayahnya. Baik itu gambar denahnya. Karenanya kita minta klarifikasi ke pihak terkait soal keganjilan itu. Mana data yang akurat,” pungkasnya.(Lam)
