Surabaya, MercuryFM – Menjelang berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wagub, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak pada akhir Desember 2023 mendatang, Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim mulai mengamati para tokoh yang nantinya akan dimunculkan sebagai kandidat Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur.
Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota, proses pengisian jabatan Pj memang bisa berasal dari usulan Menteri dan DPRD setempat. Masing-masing maksimal tiga nama. Nantinya, pengangkatan Pj Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim M Fawait mengatakan saat ini memang belum ada pembahasan resmi di legislatif mengenai usulan nama Pj Gubernur.
“Namun, kami mulai melihat dan analisa para tokoh. Seluruh anggota fraksi mulai memelototi,” ujar Gus Fawait sapaan akrabnya, diruang Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim yang didampingi anggota Fraksi Gerindra, MH. Rofik dan Rohani Siswanto yang juga Wakil Ketua Komisi A, Senin (28/08/233).
Menurut Gus Fawait, pengisian PJ Gubernur Jatim ini tidak mudah. Pasalnya pengisian Pj Gubernur Jatim dinilai fraksinya merupakan pekerjaan yang berat.
Jawa Timur lanjutnya, salah satu provinsi penopang penting nasional, kinerja Gubernur Khofifah yang cukup baik sampai saat ini bagi Jatim, maka dibutuhkan sosok Pj yang sebanding dengan Khofifah.
Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) memberikan contoh, dari pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang melampaui capaian nasional maupun segudang prestasi yang diraih oleh Khofifah selama ini.
“Memang ada beberapa persoalan misalnya kemiskinan yang merupakan problem klasik untuk terus dilakukan upaya pengentasan. Sehingga, dari kacamata itu, Fraksi Gerindra menilai dibutuhkan sosok mumpuni untuk menjadi Pj Gubernur,” jelasnya.
Disisi lain kata Gus Fawait, pengisian jabatan Pj Gubernur ini menjadi tantangan lantaran bakal menghadapi tahun politik yang akan berlangsung serentak di tahun 2024. Pada situasi ini, stabilitas sosial politik dan sebagainya menjadi tantangan bersama.
“Apalagi, stabilitas akan juga berpengaruh pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kita berharap pula Pj Gubernur bisa menciptakan agar moment tahun politik, bisa menggerakkan UMKM yang ada untuk cetakan cetakan atribut politik untuk Jatim, bisa di kelola di Jatim sendiri,” ucapnya.
Gus Fawait menyadari jabatan Pj memang hanya sementara. Namun, tak bisa diabaikan bahwa jabatan ini akan menjadi kunci untuk keberlangsungan pemerintahan hingga ada hasil Pilgub Jatim mendatang.
Hingga saat ini, Gus Fawait menegaskan belum ada nama yang mengerucut dari pantauan pihaknya. Karena, masukan dari berbagai pihak masih terus dihimpun.
“Semua masukan kita tampung. Masukan yang diterima bakal dibahas dan diukur berdasarkan kriteria yang sudah menjadi ketentuan,” pungkas pria yang juga Bendahara Partai Gerindra Jatim ini.
Sementara itu Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jatim HM Rofiq sependapat jika stabilitas sosial, politik dan sebagainya bakal menjadi tantangan bersama di tahun politik mendatang.
Sehingga, Rofik juga berpandangan bahwa pengisian jabatan Pj dengan memilih tokoh yang berkompeten bukan urusan gampang.
“Di tahun politik stabilitasi di seluruh sektor memang menjadi tantangan bersama. Sehingga Pj Gubernur nanti harus benar-benar mumpuni,” ujarnya. (ari)
