Surabaya, MercuryFM – Sulitnya mendapat bantuan, untuk pengembangan sarana dan prasarana (Sarpras) bagi lembaga pendidikan swasta dan Pondok Pesantren, menjadi persoalan yang disampikan oleh warga dalam reses (serap aspirasi) yang digelar oleh anggota DPRD Jatim, Freddy Poernomo dari Fraksi Golkar di Yayasan Mambaul Ulum, Desa Klepek, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, Kamis (19/11/26).
Seperti yang disampaikan Ketua Yayasan Mambaul Ulum yang mengharapkan adanya bantuan untuk lembaga pendidikan yang di kelolanya agar dapat terus berkembang dan mengalami kemajuan ke depan.
Dukungan terhadap pengembangan sarana dan prasarana pendidikan menjadi salah satu harapan yang disampaikan.
“Saya mohon agar ada perhatian bantuan untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Apslny selama ini peran lembaga pendidikan swasta dan popes masih belum maksimal diberikan. Kebanyakan hanya untuk lembaga pendidikan negeri,” ujarnya
Hal yang sama juga disampaikan para pengajar yang ada. Dimana para guru juga berharap adanya perhatian pengembangan sarana di lembaga pendidikan swasta tempatnya mengabdi.
“Kami bahkan sempat iri lembaga pendidikan negeri begitu mudah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sedangkan kita di swasta seolah di anak tirikan. Padahal dengan sarana yang baik akan mempengaruhi hasil pendidikan untuk anak didik,” ucap salah seorang pengajar.
Menanggapi aspirasi ini, Freddy Poernomo mengatakan memang aspirasi terkait sulitnya akses bantuan fisik sarana prasarana untuk sekolah swasta maupun Ponpes agak kurang diperhatikan. Kesan menganak tirikan mereka kerap muncul. Padahal lembaga pendidikan swasta dan pesantren juga memegang porsi besar dalam menopang kualitas sumber daya manusia di Jawa Timur.
”Banyak pengelola yayasan sekolah swasta dan pondok pesantren mengeluhkan kondisi ruang kelas yang rusak atau fasilitas belajar yang tidak memadai. Namun, ketika mereka mengajukan bantuan ke pemerintah provinsi, sering kali terkendala syarat administratif yang kaku dan proses verifikasi yang panjang,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh menganaktirikan lembaga pendidikan sqasta dan Pesantren. Dirinya menekankan bahwa siswa dan santri yang menempuh pendidikan di sana juga merupakan bagian dari generasi penerus Jawa Timur yang berhak mendapatkan fasilitas belajar yang layak dan aman.
“Apalagi ada UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan di Jatim ada Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren, maka harus mendukung peran Pesantren di bidang pendidikan, dakwa dan pemberdayaan masyarakat,” jelas Freddy.
Untuk itu pihaknya kata Politisi Senior Partai Golkar Jatim ink mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melalui Dinas terkait untuk mengevaluasi mekanisme penyaluran bantuan sarpas untuk lembaga pendidikan swasta ataupun Pesantren.
”Jangan sampai anggaran sebenarnya tersedia, tetapi tidak terserap maksimal oleh pihak yang membutuhkan hanya karena mereka gagal di tahap administrasi awal. Pemprov harus hadir menjemput bola dan memberikan pendampingan,” tegas Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Bojonegoro-Tuban ini.
Kegiatan reses berlangsung dengan suasana penuh keakraban. Melalui kegiatan reses ini, diharapkan aspirasi masyarakat, khususnya terkait peningkatan kualitas dan sarana pendidikan, dapat tersampaikan kepada pemerintah provinsi untuk menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan ke depan. (ari)

