Reses di Mojokerto, Wakil Ketua DPRD Jatim Hidayat dikeluhi soal Desil, nasib guru swasta sampai UMKM

Mojokerto, MercuryFM – Persolan Desil serta belum optimalnya perhatian terhadap guru swasta menjadi persoalan yang muncul dari masyarakat, saat mereka mengikuti gelaraan reses (serap aspirasi) yang di gelar Wakil Ketua DPRD Jatim, Hidayat di Pondok Pesantren (Ponpes) Bidayatul Hidayah, Mojokerto, Selasa (17/11/26).

Terkait persoalan Desil, Hidayat mengungkapkan, masih ada masyarakat yang masuk dalam kategori kesejahteraan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.

“Seharusnya menurut dia 4, tetapi justru ditempatkan 9. Profiling ini menjadi beban masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak tahu caranya mengubah desil,” ujar Hidayat, usai menggelar reses yang cukup gayeng tersebut.

Politisi Partai Gerindra itu menilai, keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pembaruan data membuat persoalan tersebut semakin sulit diselesaikan. Padahal, warga dapat mengajukan sanggahan melalui jalur daring maupun secara langsung.

“Kami dari DPRD siap menjembatani dan mengawal, baik sanggahan melalui offline ataupun online,” tegasnya.

Selain persoalan data kesejahteraan, Hidayat juga menyoroti aspirasi guru swasta yang mengharapkan perhatian lebih dari pemerintah, terutama terkait kesejahteraan dan pemberian Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Menurutnya, kontribusi guru swasta yang mengabdi di sekolah maupun lembaga pendidikan yayasan tidak bisa diabaikan. Mereka turut mengambil bagian dalam penyelenggaraan pendidikan, tetapi perhatian pemerintah dinilai belum optimal.

“Harus diakui pemerintah belum hadir optimal selama ini di sekolah swasta,” ujarnya.

Hidayat menilai, guru swasta juga perlu mendapatkan kesempatan menikmati TPG. Sehingga Aspirasi tersebut menjadi catatan penting agar perhatian terhadap tenaga pendidik tidak hanya terpusat pada sekolah negeri, tetapi juga menjangkau lembaga pendidikan swasta.

Sementara di sektor ekonomi, persoalan pengembangan UMKM yang turut disampaikan masyarakat, Hidayat menyatakan pelaku usaha selama ini telah mandiri dalam memproduksi dan mempromosikan produknya, tetapi merekabmasih menghadapi kendala dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan pengembangan usaha.

Beberapa kendala tersebut meliputi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta akses permodalan. Menurutnya, berbagai prosedur tersebut masih belum familier bagi sebagian pelaku UMKM.

“Karena itu, dukungan terhadap UMKM perlu diperkuat agar pelaku usaha tidak hanya mampu menghasilkan produk, tetapi juga memiliki legalitas, memenuhi standar produk, dan memperoleh akses permodalan untuk mengembangkan usahanya,” pungkasnya. (ari)

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

Visual Radio

Add New Playlist