Sidoarjo, MercuryFM – Guru di Jatim sebentar lagi akan mendapatkan tambahan penghasilan. Bukan lewat Tunjangan Profesi Guru (TPG), tapi melalui skema baru bernama Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Hal ini disampaiajan anggota DPRD Jatim dari Fraksi Golkar Adam Rusydi saat menggelar reses (serap aspirasi) DPRD Jatim bersama guru SMA Negeri (SMAN) 1 Gedangan Sidoarjo, Senin (16/11/26).
“Insya Allah kami dari pemerintah provinsi sudah bisa mengalokasikan, cuma nomenklaturnya bukan TPG (tunjangan profesi guru), tapi menjadi TPP,” ujar Adam.
Pernyataan itu menjawab keresahan para guru yang selama ini menuntut kepastian tambahan penghasilan.
Menurut Adam, Pemprov Jatim pada prinsipnya telah menyiapkan alokasinya dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Skema ini menjadi solusi atas kebuntuan regulasi. Sebelumnya, Pemprov Jatim merancang TPP hingga 14 bulan untuk menggantikan TPG bulan ke-13 dan ke-14 yang tidak dapat dibayarkan melalui APBD.
“TPG selama ini bersumber dari APBN sehingga tidak dapat dialokasikan melalui APBD dalam sistem SIPD. Karena itu, TPP dipilih sebagai nomenklatur yang memungkinkan Pemprov membantu guru lewat APBD,” jelas Ketua Komisi C DPRD Jatim.
Selain soal tambahan penghasilan, reses itu juga menjadi ajang curhat guru soal status kepegawaian. Mereka berharap ada kejelasan perubahan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu, hingga kemungkinan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Menanggapi hal itu, Adam meminta guru bersabar. Sebab, kebijakan tersebut masih menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Itu kan masih wacana dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Para guru juga berharap adanya afirmasi bagi tenaga pendidik yang telah lama mengabdi, termasuk mekanisme persyaratan yang mempertimbangkan pengalaman mengajar.
Dalam reses tersebut, SMAN 1 Gedangan turut mengusulkan pembangunan sekolah yang akan diupayakan Adam Rusydi sesuai kewenangan.
Adam juga mendapat aspirasi soal keluarga murid masuk desil 6. Padahal orang tuanya bekerja sebagai ojol. Akibatnya anak tersebut tidak memperoleh bansos.
“Kami menyarankan agar melakukan sanggahan agar keluarga murid itu tidak masuk desil 6,” pinta pria yang juga Ketua DPD Golkar Sidoarjo inim
Adam berkomitmen mengoordinasikan bantuan bagi siswa yang membutuhkan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan pihak sekolah. (ari)

