RPH Surabaya Perketat Pengawasan Sapi Gelonggongan, Sertifikat Halal Ditarget Segera Terbit

 

Surabaya, MercuryFM – PT Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya Perseroda memperketat pengawasan praktik pemotongan sapi gelonggongan di Rumah Potong Hewan Tambak Osowilangun (TOW). Langkah ini menjadi bagian dari pembenahan tata kelola pemotongan sekaligus percepatan penerbitan sertifikat halal yang ditargetkan terbit akhir November 2026.

Direktur Utama RPH Surabaya Perseroda, Fajar Arifianto Isnugroho, mengatakan perpindahan aktivitas pemotongan dari Pegirian ke Tambak Osowilangun menjadi momentum membangun sistem baru dengan manajemen, aturan, dan pengawasan yang lebih ketat.

Komitmen tersebut disampaikan dalam seminar dan sosialisasi bertema Jaminan Produk Halal dan Perlindungan Konsumen dalam Praktik Pemotongan Hewan di BG Junction Multifunction Hall, Jumat (13/11/2026).

Fajar mengungkapkan, dari total 65 jagal yang beraktivitas di RPH Tambak Osowilangun, masih ditemukan praktik penggelonggongan sapi. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam proses pengajuan kembali sertifikat halal setelah perpindahan fasilitas pemotongan.

Menurutnya, sertifikat halal tidak boleh sekadar menjadi dokumen administratif. Sertifikasi harus menjadi jaminan bahwa seluruh proses pemotongan benar-benar memenuhi ketentuan kehalalan dan perlindungan konsumen.

“Ini bukan sekadar sertifikat selembar kertas. Di belakangnya harus ada tanggung jawab. Jangan sampai sertifikat halal sudah keluar, tetapi praktik di lapangan justru tidak menjamin kehalalan,” tegas Fajar.

Karena itu, RPH Surabaya akan menerapkan seleksi terhadap mitra jagal. Sertifikat halal nantinya diperuntukkan bagi jagal yang tertib, memenuhi ketentuan pemotongan, dan tidak melakukan praktik penggelonggongan sapi.

Penertiban dilakukan secara bertahap melalui sosialisasi, edukasi, hingga pemberian peringatan. Fajar berharap penerapan aturan lebih tegas dapat diberlakukan setelah Lebaran mendatang. Namun, peringatan kepada para jagal mulai diberikan sejak sekarang agar segera beralih ke praktik pemotongan yang sesuai ketentuan.

“Target saya, semua pemotongan di RPH bebas dari gelonggongan. Ini bukan hanya soal melarang, tetapi bagaimana jagal diedukasi, pedagang daging juga diedukasi, termasuk masyarakat sebagai konsumen juga harus diedukasi tentang daging sapi gelonggongan,” ujarnya.

Fajar menilai penggelonggongan sapi merugikan konsumen karena berpotensi membuat pembeli mendapatkan daging dengan kandungan air berlebih. Praktik tersebut juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi jagal yang telah menjalankan pemotongan sesuai aturan.

RPH Surabaya juga akan berkoordinasi dengan DKPP Kota Surabaya dan Dinas Peternakan Jawa Timur untuk memperkuat pengawasan sapi hidup siap potong dan distribusi daging di pasar tradisional dan pasar modern.

Menurutnya, tidak semua pedagang daging di Surabaya mengambil pasokan dari hasil pemotongan RPH Surabaya. Sebagian mendapatkan daging dari luar daerah maupun tempat pemotongan yang tidak terpantau.

Sebagai bentuk perlindungan konsumen, RPH juga mengoptimalkan Papan Mitra RPH di pasar tradisional. Identitas tersebut menjadi penanda bagi masyarakat untuk mengenali pedagang yang mengambil pasokan dari jagal mitra RPH Surabaya.

“Contohnya di Pasar Wonokromo. Dari sekian banyak penjual daging, yang memiliki Papan Mitra RPH hanya 10 pedagang. Selebihnya mengambil pasokan dari Sidoarjo. Artinya, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai asal daging yang mereka beli,” jelasnya.

Fajar menambahkan, sertifikat halal juga memberikan nilai tambah bagi jagal karena semakin banyak hotel, restoran, katering, dan sektor usaha makanan atau Horeka yang mensyaratkan jaminan halal dari pemasok daging.

RPH nantinya akan memiliki daftar mitra jagal yang tertib dan memenuhi persyaratan. Dengan demikian, pelaku usaha yang konsisten menjalankan aturan mendapatkan kepastian pelayanan sekaligus peluang pasar yang lebih luas.

Sementara itu, Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, Solihin Hasan, menegaskan praktik penggelonggongan sapi menjadi salah satu persoalan yang harus diselesaikan sebelum sertifikat halal RPH Tambak Osowilangun diterbitkan.

Ia menjelaskan, RPH Surabaya sebelumnya telah memiliki sertifikat halal untuk fasilitas pemotongan di Pegirian. Namun, perpindahan ke fasilitas baru di Tambak Osowilangun mengharuskan pengajuan sertifikasi kembali melalui proses audit.

Dalam proses tersebut, auditor masih menemukan sejumlah kekurangan, termasuk praktik penggelonggongan sapi. Karena itu, MUI meminta RPH melakukan pembenahan menyeluruh.

“Kalau sertifikat halal sudah keluar, tetapi ternyata masih ada praktik yang tidak sesuai di lapangan, ini tidak boleh terjadi. Karena itu, perlu langkah komprehensif. Tidak hanya RPH, tetapi juga dukungan pemerintah kota dan dinas terkait,” kata Solihin.

Menurutnya, penggelonggongan sapi bermasalah karena mengandung unsur penipuan terhadap konsumen, berpotensi membahayakan, serta bertentangan dengan prinsip kesejahteraan hewan atau animal welfare.

MUI meminta RPH memperketat pemeriksaan sejak penerimaan sapi hingga proses penyembelihan. Jika ditemukan indikasi penggelonggongan, identitas jagal harus didata dan ditindaklanjuti melalui edukasi serta pengawasan. Apabila pelanggaran tetap dilakukan, tindakan tegas harus diterapkan.
Solihin juga menegaskan bahwa produk daging yang belum memiliki sertifikat halal tidak otomatis berstatus haram. Sertifikat halal merupakan bentuk legalitas sekaligus jaminan kepatuhan terhadap standar dan proses yang telah ditetapkan.

“Tidak bersertifikat halal tidak otomatis haram. Sertifikat halal ini adalah legalitasnya,” jelasnya.

MUI berharap sertifikat halal RPH Tambak Osowilangun dapat segera diterbitkan. Solihin menyebut pihaknya akan terus mendampingi dan memantau proses perbaikan agar seluruh persyaratan dapat dipenuhi.

Melalui pembenahan tersebut, RPH Surabaya ingin menjadikan perpindahan dari Pegirian ke Tambak Osowilangun sebagai momentum perubahan tata kelola pemotongan hewan. Targetnya bukan sekadar memperoleh sertifikat halal, tetapi memastikan praktik pemotongan lebih tertib, melindungi konsumen, dan menjamin daging yang beredar memenuhi prinsip Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH). (lam)

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

Visual Radio

Add New Playlist