Surabaya, MercuryFM – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim berikan catatan kritis, dorongan prioritas, serta evaluasi terhadap postur anggaran senilai Rp27,637 triliun di APBD Jatim 2027, agar APBD tidak sekadar menjadi formalitas dokumen perangkaan.
Hal ini dikatakan Juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso saat membacakan Pandangan Akhir Fraksi terhadap RAPBD Jatim 2027 dalam rapat Paripurna DPRD Jatim yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim Blegur Prijanggono.
Menurut Cahyo, Fraksi Partai Gerindra memutuskan menerima Raperda APBD TA 2027 dengan alasan dasar bahwa jajaran Eksekutif, Badan Anggaran (Banggar), dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menunjukkan keseriusan dalam merespons pandangan umum fraksi-fraksi.
Pihaknya kata Cahyo menyoroti beberapa komitmen kunci eksekutif. Diantaranya Jawaban Gubernur telah memberikan arah tindak lanjut yang konstruktif atas ketepatan proyeksi pendapatan, kualitas belanja, kepastian pembiayaan, hingga keberlanjutan pelayanan dasar.
Selain itu Adanya iktikad untuk menempatkan kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, serta perlindungan bagi petani, nelayan, dan UMKM—sebagai prioritas utama di tengah ruang fiskal yang terbatas.
“Serta adanya komitmen kongkret terkaitkeselarasan Raperda lenyelenggaraan tansportasi publik terintegrasi, untuk mewujudkan dan memperluas angkutan umum massal terintegrasi,” ujar Cahyo, Rabu (11/11/26).
Meski begitu Fraksi Partai Gerindra kata Cahyo juga menyoroti sejumlah persoalan dalam APBD Jatim 2027. Diantaranya Belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp27,637 triliun. Ternyata, masih belum pas karena didominasi Belanja Operasi rutin sebesar Rp20,808 triliun (75,3%), sedangkan Belanja Modal hanya Rp1,680 triliun (6,1%).
Sehingga Fraksi partai Gerindra mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) didorong melakukan efisiensi pada belanja penunjang, perjalanan dinas, rapat, dan seremonial. Ruang fiskal harus diperluas untuk pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, irigasi, dan sarana kesehatan.
Fraksi juga meenyoroti Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan adanya ketergantungan pada SiLPA dalam APBD Jatim 2027. Dimana total pendapatan direncanakan Rp26,546 triliun. Namun Tambahan kenaikan pendapatan yang terjadi mayoritas berasal dari dana transfer pusat, sementara PAD justru mengalami koreksi turun. Padahal kontribusi PAD mencapai 66,6% dari total penerimaan.
“Ada defisit anggaran sebesar Rp1,091 triliun, yang ditutup sepenuhnya melalui pembiayaan neto yang mengandalkan perkiraan SiLPA TA 2026 sebesar Rp1,5 triliun. Kita ingatkan agar Pemprov menyiapkan skenario mitigasi apabila audit realisasi SiLPA ternyata tidak sesuai proyeksi,” kata Cahyo.
Fraksi Partai Gerindra lanjut Cahyo secara khusus juga menggarisbawahi komitmen perluasan bus Trans Jatim sebagai penanganan atas padatnya kendaraan bermotor di Jawa Timur yang mencapai 26,7 juta unit (terbanyak kedua secara nasional).
Kita lanjut Cahyo mendesak Pemprov Jatim memastikan seluruh wilayah kerja Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) sudah terlayani Trans Jatim sebelum 2028, dengan perhatian khusus pada Bakorwil Bojonegoro.
“Pada APBD Murni 2027, Gerindra menuntut alokasi anggaran total Rp21 miliar untuk tiga koridor prioritas. Yakni koridor Pasuruan, koridor Madiun Raya dan koridor Mojokerto-Jombangn,” ucap Cahyo.
Dalam kesempatan ini Fraksi Gerindra kata Ketua DPC Partai Gerindra Kota Surabaya juga meminta evaluasi menyeluruh tethadap kinerja BUMD dan penuntasan dividen serta Program Kredit Sejahtera via PT BPR Jatim yang wajib mempermudah akses UMKM dengan pengawasan ketat terhadap kredit bermasalah.
Fraksi juga memint validasi bansos dan hibah yang bertumpu pada data penerima yang sah, mutakhir, serta bebas duplikasi melalui verifikasi dan rekonsiliasi yang ketat. Serta meminta penguatan program promotif-preventif kesehatan (stunting, penanganan angka kematian ibu/bayi, Cek Kesehatan Gratis), serta pemerataan sarana SMA/SMK/SLB dan penanganan anak tidak sekolah.
“Kami berharap agar pelaksanaan APBD ini tidak hanya menjadi angka-angka dalam dokumen, tetapi benar-benar membawa perubahan nyata bagi kemajuan Jawa Timur,” pungkas Cahyo Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Surabaya ini. (ari)
