Surabaya, MercuryFM – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jatim melayangkan sejumlah catatan kritis, mulai dari porsi belanja modal yang dinilai terlalu kecil hingga penurunan anggaran pengawasan internal, mengiring persetujuan APBD Jatim 2027.
Dalam dokumen APBD 2027, total belanja daerah ditetapkan sebesar Rp27,637 triliun, dengan defisit tercatat sekitar Rp1,091 triliun. Kendati memberikan lampu hijau, Fraksi PDI Perjuangan menitipkan enam rekomendasi strategis agar pelaksanaan anggaran tahun depan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan, Deni Wicaksono, mengatakan Fraksi PDIP mengkritis komposisi anggaran. Berdasarkan struktur APBD 2027, porsi belanja modal hanya berada di angka sekitar 6,1 persen dari total belanja daerah.
Sorotan ini menguat lantaran penambahan anggaran senilai Rp213,112 miliar dari Nota Keuangan awal hampir seluruhnya terserap untuk belanja operasi. Sebaliknya, tambahan untuk belanja modal tercatat hanya sekitar Rp1 miliar.
“APBD harus mampu memberikan ruang yang cukup bagi pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Jangan sampai belanja rutin terlalu mendominasi, sementara kebutuhan pembangunan masyarakat belum terakomodasi secara optimal,” ujar Deni usai Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Jatim 2027, Rabu (11/11/26).
Menurutnya, anggaran tidak cukup hanya terserap habis, melainkan harus menghasilkan multiplier effect dan manfaat nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain komposisi belanja, Fraksi PDIP kata Deni juga menyoroti rendahnya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp26,546 triliun (naik Rp138,112 miliar dari Nota Keuangan awal). Namun, seluruh kenaikan tersebut murni berasal dari dana transfer pemerintah pusat.
Sebaliknya, target PAD justru dikoreksi turun sekitar Rp20,255 miliar dari usulan awal. Jika dikomparasikan dengan APBD Perubahan 2026, pertumbuhan PAD Jatim tahun depan hanya menyentuh 0,2 persen.
“Karen itu kita mendorong Pemprov untuk menggali potensi PAD secara terukur tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha,” ucapnya.
“Terkait defisit aggaran sebesar Rp1,091 triliun yang rencananya ditutup melalui proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp1,5 triliun. Fraksi mengingatkan agar pemprov menyiapkan skenario mitigasi jika realisasi SiLPA meleset dari asumsi,” lanjut Deni memperjelas.
Fraksi PDIP kata Sekertaris PDIP Jatim ini juga meyoroti anggaran Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Pasalnya di tengah tuntutan transparansi yang semakin tinggi, anggaran lembaga pengawasan internal ini justru turun 28,03 persen, dari Rp92,669 miliar menjadi Rp66,696 miliar.
PDI Perjuangan menegaskan bahwa fungsi pengawasan tidak boleh direduksi sekadar menjadi urusan administratif. Pengawasan merupakan instrumen vital untuk mencegah penyimpangan sekaligus memastikan kualitas belanja daerah terjaga.
“Jangan sampai anggaran pengawasan justru berkurang ketika tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas semakin tinggi,” tegas Deni.
Fraksi PDIP jelas Deni juga memberikan enam rekomendasi mengiringi persetujuan APBD Jatim 2027 ini. Yakni penyelarasan dokumen anggaran akhir. Penyusunan skenario mitigasi risiko fiskal.Perbaikan komposisi belanja agar lebih produktif.Kesiapan program guna mencegah rendahnya penyerapan anggaran. Penetapan target kinerja dan hasil yang terukur. Serta lenguatan pengawasan dan akuntabilitas birokrasi.
“Kita berharap catatan kritis dan rekomendasi ini tidak sekadar menjadi formalitas di ruang sidang paripurna, melainkan diterjemahkan secara konkret oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengeksekusi pembangunan sepanjang tahun 2027,” pungkas legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Pacitan, Trenggalek, Ponorogo, Magetan dan Ngawi. (ari)
