Surabaya, MercuryFM — Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim segera meningkatkan status kesiapsiagaan menghadapi ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Desakan tegas ini dipicu lonjakan tajam temuan titik panas (hotspot) serta insiden tragis kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Probolinggo, yang menelan empat korban jiwa dan menyebabkan dua orang luka bakar berat.
Berdasarkan pemantauan BMKG Jawa Timur per Jumat (16/10/2026), jumlah titik panas di Jatim melonjak drastis hingga 44,7 persen, dari 438 titik menjadi 634 titik panas.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim, Eddy Paripurna, menegaskan bahwa lonjakan titik panas dan jatuhnya korban jiwa di kawasan TNBTS Bromo harus menjadi alarm keras bagi Pemprov Jatim.
”Langkah pencegahan dan deteksi dini perlu diperkuat agar potensi kebakaran dapat segera diketahui dan ditangani sebelum meluas,” tegas Eddy di Surabaya, Senin (19/10/2026).
Dari total 634 titik panas yang terdeteksi, sebanyak 518 titik berada pada kategori tingkat kepercayaan sedang, 53 titik kategori tinggi, dan 63 titik kategori rendah.
Konsentrasi titik panas terbesar berpusat di lima daerah utama yang menyumbang 71,6 persen (454 titik) dari total temuan di Jawa Timur. Terbedar di Kabupaten Bondowoso ada153 titik api. Disusul Kabupaten Probolinggo.123 titik,Kabupaten Mojokerto 84 titik, Kabupaten Jember: 62 titik dan Kabupaten Lumajang 32 titik api
Fraksi PDIP kata Edi juga menekankan beberapa poin krusial yang wajib segera ditindaklanjuti Pemprov Jatim. Yakni segera lakukan koordinasi semua pihak. Pemprov bersama BPBD, Dinas Kehutanan, BMKG, dan pengelola kawasan hutan harus segera memverifikasi titik panas. Verifikasi presisi ini penting untuk menentukan prioritas pengerahan personel dan pemadaman.
Memastikan kesiapan Alat Pelindung Diri (APD), kendaraan operasional, sarana komunikasi, akses sumber air, hingga logistik bagi petugas lapangan.
Lalu lanjut Edi, anggaran penanggulangan bencana harus difokuskan pada kebutuhan operasional riil, mulai dari patroli, pengadaan alutsista pemadam, hingga pelatihan masyarakat peduli api.
“Serta yang tidak kalah penting memperketat pengawasan terhadap aktivitas manusia di kawasan hutan dan lahan kering yang berpotensi memicu kebakaran,” jelasnya.
“Juga sinergi lintas instansi perlu ditingkatkan serta perkembangan penanganan disampaikan secara transparan kepada publik,” lanjut Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Pasuruan-Probolinggo ini.
Sementara itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, total kawasan hutan di Jatim mencapai 1,36 juta hektare. Hutan produksi tetap mencapai 797.023,31 hektare. Hutan lindung, 332.536,44 hektare, serta kawasan suaka alam dan pelestarian alam mencapai 231.874,18 hektare. (ari)
