Surabaya, MercuryFM – Penurunan alokasi belanja modal yang turun 22,3% dibandingkan periode sebelumnya menjadi Rp1,678 triliun atau hanya 6,12% dari total belanja daerah dalam RAPBD Jatim 2027 dipertanyakan Fraksi Golkar DPRD Jatim, dalam pandangan umumnya terkait RAPBD Jatim 2027, yang di acakan Juru Bicaranya M. Hadi Setiawan, dalam rapat Paripurna DPRD Jatim, Kamis (24/09/26).
Dalam naskah Rancangan APBD 2027, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memproyeksikan Pendapatan Daerah sebesar Rp26,407 triliun lebih dan Belanja Daerah sebesar Rp27,423 triliun lebih. Struktur ini menghasilkan defisit anggaran sekitar Rp1,015 triliun, yang direncanakan ditutup melalui SILPA 2026.
Menurut Hadi, Fraksi Golkar mempertanyakan pemenuhan amanat Permendagri No. 17 Tahun 2026 yang mensyaratkan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40%. Pemprov Jatim diminta menjelaskan strategi agar penurunan belanja modal tidak mengganggu konektivitas dan pemerataan pembangunan antarwilayah di Jawa Timur.
Dalam Rancangan APBD 2027 ini, Fraksi Golkar juga menyoroti alokasi sektor pendidikan yang mencapai Rp8,365 triliun lebih (31,10% dari total belanja). Serta sektor kesehatan yang dialokasikan sebesar Rp5,567 triliun lebih (20,30% dari total belanja).
”Kita meminta kejelasan mengenai komposisi belanja pendidikan tersebut, apakah angka 31% murni untuk program pelayanan masyarakat atau masih tercampur dengan belanja pegawai, tunjangan profesi pendidik, maupun program pendukung lainnya,” ujar Hadi.
Di sisi pendapatan dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp17,707 triliun dan Pendapatan Transfer Pusat sebesar Rp8,672 triliun, Fraksi Golkar kata Hadi menilai, proyeksi pendapatan tergolong sangat konservatif dan meminta Pemprov memaparkan langkah optimalisasi PAD melalui digitalisasi, penagihan piutang, dan efisiensi BUMD tanpa menambah beban masyarakat.
Sementara itu, pada pengeluaran pembiayaan sebesar Rp484,176 miliar, anggaran dialokasikan untuk beberapa pos krusial yakni Dana Cadangan Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur sebesar Rp275 miliar. Pembayaran cicilan pokok pinjaman ke PT SMI sebesar Rp9,176 miliar serta Penyertaan modal/pinjaman pendukung Prokesra/UMKM.
”Fraksi Partai Golkar berharap berbagai catatan dan pertanyaan kritis yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi dan klarifikasi bagi Pemprov Jawa Timur pada tahap pembahasan APBD 2027 berikutnya,” pungkas Hadi yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kediri ini. (ari)
