Surabaya, MercuryFM – Pemerintah Kota Surabaya memperketat perang terhadap praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan birokrasi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan tidak akan memberi toleransi kepada pegawai yang terbukti bermain dalam pungli rekrutmen ASN maupun tenaga kontrak. Pernyataan itu disampaikan Eri saat memimpin apel struktural di Balai Kota Surabaya, Selasa (22/9/2026). Ia mengungkapkan saat ini Pemkot tengah menelusuri dugaan kasus pungli baru yang melibatkan seorang ASN.
Eri meminta seluruh pihak yang mengetahui praktik tersebut, termasuk korban maupun pelaku lapangan, untuk berani membuka fakta dan menyebut pihak-pihak yang menerima aliran dana.
“Saya ingin tahu uang itu disetor ke siapa, apakah melibatkan atasannya atau tidak, agar Pemkot benar-benar hadir untuk masyarakat,” kata Eri.
Dalam langkah yang cukup tidak biasa, Eri menawarkan skema justice collaborator bagi pelaku yang bersedia membongkar jaringan pungli hingga ke tingkat pejabat atau kepala dinas. Menurutnya, pelaku yang kooperatif dapat memperoleh keringanan sanksi.
Namun sebaliknya, ASN yang terbukti terlibat dan memilih bungkam tetap akan menjalani proses hukum dan disiplin sesuai aturan yang berlaku, termasuk usulan pemecatan melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Kalau mereka berani jadi justice collaborator dan membongkar siapa saja atasan atau Kadis yang menerima, sanksinya akan saya kurangi,” tegasnya.
Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan karena menunjukkan upaya Pemkot Surabaya membongkar dugaan praktik pungli tidak hanya pada level pelaksana, tetapi juga kemungkinan keterlibatan pihak yang lebih tinggi dalam struktur birokrasi.
Eri juga menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah mengumpulkan pegawainya masing-masing untuk menyampaikan pesan antikorupsi dan penegakan disiplin secara menyeluruh.
Selain menyinggung soal integritas, Eri mengingatkan para pejabat agar lebih dekat dengan kondisi masyarakat. Ia sengaja menggelar apel di bawah terik matahari sebagai simbol bahwa pemimpin harus memahami langsung kehidupan warga yang bekerja keras setiap hari.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Trio Wahyu Bowo menegaskan seluruh proses rekrutmen pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya dilakukan secara terbuka melalui panitia seleksi resmi dan tidak dipungut biaya.
Ia meminta masyarakat tidak percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang. Warga yang menemukan indikasi pungli diminta segera melapor melalui Hotline Wali Kota 112 atau kanal pengaduan resmi Dinas Perhubungan.
“Jika ada yang meminta uang, itu dipastikan oknum. Silakan langsung laporkan kepada kami,” ujar Trio.
Kasus ini berpotensi menjadi perhatian publik karena menyangkut transparansi rekrutmen aparatur pemerintah dan komitmen Pemkot Surabaya dalam memberantas praktik pungli hingga ke akar-akarnya. (lam)