Surabaya, MercuryFM – Ancaman kekeringan ekstrem yang membayangi Jawa Timur memicu respons keras dari jajaran legislatif. Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk segera mengambil tindakan intervensi cepat, guna menyelamatkan ribuan hektare lahan pertanian serta melindungi penghidupan para petani yang terancam gagal panen.
Anggota Komisi B DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan, Erma Susanti, menegaskan bahwa Pemprov Jatim harus mengubah paradigma penanganan krisis air dari pasif menjadi proaktif. Menurutnya, pemerintah tidak boleh sekadar menjadi pencatat statistik lahan yang telah rusak.
”Jangan sampai data pemerintah hanya mencatat berapa hektare yang sudah gagal panen. Yang jauh lebih penting adalah berapa hektare yang sekarang terancam gagal panen dan apa yang dibutuhkan untuk menyelamatkannya,” tegas Erma.
Berdasarkan pemantauan BMKG per 10 September 2026, fenomena Hari Tanpa Hujan (HTH) di sebagian besar wilayah Jatim telah memasuki kategori kekeringan ekstrem (lebih dari 60 hari). BMKG memperkirakan peluang probabilistik curah hujan berada di bawah 50 milimeter, mencapai lebih dari 90 persen.
Dampak krisis ini mulai memukul sektor pertanian dan kebutuhan dasar masyarakat teramasuk kerusakan sawah. Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim mencatat 229,59 hektare lahan padi terdampak, dengan 28,30 hektare di antaranya mengalami puso (gagal panen total).
Kabupaten Tulungagung mencatat dampak terbesar yakni 88,25 hektare (20 hektare puso), disusul Kabupaten Bojonegoro sebesar 70,50 hektare.
Sedangkan di Kabupaten Lumajang, sebanyak 14.809 warga di 12 desa mengalami krisis air bersih dan bergantung pada distribusi bantuan di 191 titik.
“Ini belum ditambah daerag lain yang juga muaki alaminkrisi air. Terbukti banyak ibtervensi bantuan air bersih di beberapa wilayah di Jatim naik yanh dilakukan oleh Pemerintah, swadaya masyarakat maupun ormas dan Parpol,” jelas Erma.
Melihat kondisi yang kian memprihatinkan, Erma yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Tulungagung ini mendorong Pemprov Jatim untuk mengeksekusi beberapa angkah-langkah konkret.
Pertama melakukan integrasi data presisi. Yakni menggabungkan data BMKG dengan data dinas pertanian kabupaten/kota untuk memetakan fase pertumbuhan tanaman, ketersediaan air permukaan, dan kebutuhan teknis di lapangan.
Selanjutnya kata Erma melakukan intervensi tepat sasaran dengan memprioritaskan pompanisasi bagi wilayah yang memiliki sumber air permukaan, serta mengkaji pembangunan sumur bor untuk area terdampak tanpa mengabaikan aspek kelestarian air tanah.
“Lalu mendirikan ommand center khusus kekeringan sektor pertanian yang melibatkan Dinas Pertanian, BPBD, Dinas PU/SDA, BMKG, BBWS, hingga kelompok tani,” tegasnya.
“Juga tidak kalah penting, memberikan pendampingan penyesuaian pola tanam, penyediaan varietas benih tahan kering, serta skema bantuan bagi petani yang mengalami kerugian modal,” lanjutnya.
Erma menegaskan bahwa keterlambatan penanganan, akan memperluas dampak kekeringan, dari sekadar isu sektor pertanian menjadi krisis sosial-ekonomi yang membebankan masyarakat.
”Peringatan BMKG harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Rakyat tidak butuh sekadar tahu kapan hujan turun, tetapi membutuhkan kepastian bahwa ketika air tidak ada, pemerintah hadir membantu mereka,” pungkas Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Blitar-Tulungagung. (ari)