Surabaya, MercuryFM – Gelaran bursa kerja (job fair) yang kerap diadakan pemerintah bukan solusi utama dalam menekan angka pengangguran. Kebijakan tersebut menurut anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas sekadar langkah reaktif layaknya “pemadam kebakaran” yang tidak menyentuh akar permasalahan ekonomi.
Menurut Puguh, penanganan pengangguran tidak bisa hanya mengandalkan agenda job fair. Ketersediaan lapangan pekerjaan sangat bergantung pada kondisi iklim investasi, pertumbuhan industri, serta kemampuan pemerintah dalam menjaga keberlangsungan dunia usaha.
”Menuntaskan pengangguran tidak cukup hanya dengan mengandalkan job fair. Akar masalahnya berada pada satu mata rantai yang sama dengan iklim investasi dan pertumbuhan industri,” ujar Puguh di Surabaya, Kamis (17/09/26).
Puguh menjelaskan bahwa ketika iklim investasi berada dalam kondisi positif, sektor industri memiliki ruang untuk tumbuh dan membuka lebih banyak lapangan kerja baru. Sebaliknya, saat dunia usaha tertekan oleh ketidakpastian ekonomi, kelangkaan bahan baku, serta lonjakan biaya produksi dan operasional, keberlangsungan perusahaan akan terancam hingga berisiko memicu pendaftaran gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Karenanya jelas Sekertaris Fraksi PKS DPRD Jatim ini, guna mengantisipasi kondisi tersebut sebelum krisis ketenagakerjaan meluas, dirinya mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyiapkan strategi pencegahan yang komprehensif.
“Salah satunya adalah dengan menghadirkan regulasi perpajakan yang wajar dan berpihak pada pelaku usaha, terutama pada fase awal perintisan industri agar beban investasi awal tidak menghambat ekspansi bisnis,” ucapnya.
Selain sektor perpajakan, kepastian regulasi ketenagakerjaan dan kesiapan infrastruktur lanjutnya.juga menjadi faktor kunci dalam membangun iklim investasi yang sehat.
Menurut Puguh, pemerintah perlu memastikan penerapan standar upah berjalan terukur, sekaligus menyediakan infrastruktur pendukung yang menjamin kelancaran rantai pasok bahan baku dan distribusi hasil industri.
Puguh mengingatkan bahwa persaingan antarwilayah dalam menarik modal usaha saat ini semakin ketat.
“Jika pemerintah gagal memberikan kepastian regulasi dan lingkungan bisnis yang efisien, para pelaku industri secara alamiah akan memindahkan modal mereka ke daerah lain yang dinilai lebih menguntungkan,” jelasnya.
Jawa Timur kata Puguh, memiliki posisi strategis sebagai “Gerbang Baru Nusantara” dengan jaringan perdagangan yang luas menuju kawasan Indonesia bagian timur.
“Potensi besar ini seharusnya dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat posisi Jatim sebagai pusat pertumbuhan industri nasional,” tegasnya.
Oleh karena itu, Puguh meminta pemerintah tidak baru bergerak setelah gelombang PHK terjadi dan menimbulkan dampak sosial yang lebih luas bagi masyarakat.
“Pemprov Jatim diharapkan segera melakukan pemetaan terhadap sektor industri yang rentan, menjalin komunikasi aktif dengan dunia usaha, serta merumuskan kebijakan yang dapat menjaga operasional perusahaan agar terus berkembang dan menyerap tenaga kerja,” pungkas legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Malang Raya ini. (ari)
