Surabaya, MercuryFM — Rentetan dugaan kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah Jawa Timur, seperti Sidoarjo, Nganjuk, dan Jombang, memicu respons keras dari legislator Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jatim Suli Daim.
Menurut Suli Daim, kejadian ini dinilai sebagai alarm keras untuk mengevaluasi total sistem pengawasan dan tata kelola pengadaan pangan bagi siswa. Anggota Komisi E DPRD Jatim ini menegaskan, pentingnya menempatkan keselamatan siswa di atas pemenuhan target distribusi.
“Keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas tertinggi. Jangan sampai kita hanya mengejar target jumlah porsi, tetapi aspek keamanan pangannya justru tertinggal. Kuantitas penting, tetapi kualitas dan keamanan jauh lebih penting,” tegas Suli Da’im, Jumat (04/09/26).
Politisi yang juga dosen FEB UmSurabaya ini mengimbau semua pihak untuk tidak saling menuding tanpa dasar yang jelas. Menurutnya langkah mendesak saat ini adalah penanganan medis bagi korban serta penelusuran penyebab secara berbasis bukti (evidence-based).
Suli Daim menegaskan bila Standar Operasional Prosedur (SOP) dilakukan dengan benar, maka diyakin tidak akan terjadi kasus keracunan tersebut. Karenanya dirinya mendesak evaluasi menyeluruh dari hilir ke hulu pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Evalusai ini kata Suli mencakup kualitas bahan baku dan higienitas proses memasak, Standar pengemasan, kelayakan penyimpanan, hingga waktu distribusi serta Kedisiplinan SDM dan penegakan sanksi bagi pengelola yang lalai.
”Kalau bisa ada semacam sistem peringatan dini (early warning system). Begitu ada indikasi makanan tidak layak dari bau atau tekstur, harus ada mekanisme langsung untuk menghentikan distribusi sebelum sampai ke tangan siswa,” jelasnya..
Sementara itu menanggapi wacana penghentian operasional SPPG secara massal, politisi senior ini mendorong pendekatan proporsional. Menurutnya penghentian sementara cukup diberlakukan pada SPPG yang bermasalah untuk penanganan khusus, kecuali jika hasil investigasi menemukan kelemahan yang bersifat sistemik.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa besarnya alokasi anggaran negara untuk MBG harus diimbangi dengan hasil (outcome) yang nyata, bukan sekadar penyerapan anggaran.
“Ukuran keberhasilan MBG bukan cuma berapa juta porsi yang dibagikan atau anggaran yang terserap, melainkan apakah status gizi anak membaik dan makanannya aman. Negara tidak boleh hanya menghitung porsi, tetapi juga harus menghitung berapa juta anak yang berhasil dilindungi kesehatannya,” pungkasnya.
Suli Daim mendorong kolaborasi evaluasi antara Badan Gizi Nasional (BGN), Pemprov Jatim, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, hingga pemerintah daerah setempat guna memastikan program strategis nasional ini berjalan aman dan tepat sasaran. (ari)