Jombang, MercuryFM – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menegaskan optimismenya menghadapi Muktamar Ke-35 NU yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, 27–31 Agustus 2026.
Ketika ditanya mengenai alasannya tetap maju dalam kontestasi kepemimpinan PBNU melalui Muktamar Ke-35 NU, Gus Yahya memberikan jawaban singkat.
“Allahu Robbuna. Niatku ora kliru,” tuturnya, diarena Muktamar, Jumat (28/08/26)
Menurut Gus Yahya, keputusan untuk tetap maju merupakan bagian dari tanggung jawabnya dalam menjalankan khidmah kepada Nahdlatul Ulama.
Gus Yahya juga menanggapi informasi yang berkembang mengenai dugaan keterlibatan Presiden Prabowo dalam proses internal Muktamar, termasuk isu bahwa Presiden tidak menghendaki dirinya kembali menjadi Ketua Umum PBNU.
Ia menilai situasi tersebut tidak dapat disamakan dengan kondisi politik pada masa Presiden Soeharto, khususnya dalam konteks hubungan kekuasaan dengan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
“Informasi tidak masuk akal. Prabowo tidak dalam posisi seperti Soeharto, lingkungan politik juga tidak sama,” katanya.
Gus Yahya menilai Presiden Prabowo tidak memiliki alasan politik yang rasional untuk melakukan intervensi terhadap proses internal Nahdlatul Ulama.
“Mengintervensi NU akan sangat membahayakan posisi politik Prabowo,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa relasinya dengan Presiden Prabowo berbeda dengan hubungan politik Gus Dur dengan Presiden Soeharto.
“Posisi saya terhadap Prabowo juga tidak sama dengan posisi Gus Dur terhadap Soeharto. Saya kooperatif, bahkan supportif, Gus Dur kritis sesuai kebutuhan konteks sosial politik saat itu,” terangnya.
Karena itu, Gus Yahya menilai tidak terdapat alasan yang masuk akal bagi Presiden Prabowo untuk menolak dirinya.
“Tidak ada alasan yang masuk akal bagi Prabowo untuk menolak saya,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Yahya juga menyampaikan informasi mengenai dugaan adanya pihak tertentu dari lingkungan pemerintahan yang mengumpulkan pengurus NU dari sejumlah daerah dan meminta dukungan agar tidak memilih dirinya. Ia juga menyebut adanya dugaan pemberian imbalan uang dalam aktivitas tersebut.
Gus Yahya menegaskan bahwa apabila tindakan tersebut benar terjadi, hal itu tidak dapat secara otomatis dipandang sebagai representasi sikap Presiden Prabowo. Justru tindakan tersebut justru dapat merugikan Presiden sendiri.
“Kalau ada anak buah Prabowo bermanuver mencatut Prabowo, semestinya Prabowo menegur, bila perlu memberi sanksi,” tegasnya.
“Mereka mengorbankan Prabowo untuk agenda mereka sendiri,” lanjutnya.
Mengenai munculnya isu politik uang dalam proses Muktamar, Gus Yahya menyatakan kepercayaannya terhadap integritas Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU).
Menurutnya, PWNU dan PCNU merupakan bagian dari kader organisasi yang memiliki tanggung jawab moral dalam menentukan arah jam’iyah.
“PW dan PC adalah kader-kader. Bukan pedagang, apalagi maling,” ucap Gus Yahya.
Gus Yahya meyakini para pengurus NU di tingkat wilayah dan cabang memiliki nurani serta kesetiaan terhadap organisasi.
“Mereka punya nurani dan kesetiaan terhadap organisasi. Mereka akan melindungi komitmen moral mereka dari ancaman apa pun, apalagi sekadar uang,” tutur Gus Yahya.
Ketika ditanya apakah dirinya tetap optimistis PWNU dan PCNU akan menggunakan haknya berdasarkan kepentingan organisasi, Gus Yahya menjawab:
“Ya. Haqqul yaqin,” ucapnya.
Mengenai hubungannya dengan Rais Aam PBNU dan jajaran Syuriyah setelah dinamika internal organisasi dalam beberapa waktu terakhir, Gus Yahya memastikan proses islah telah selesai.
“Tuntas. Buktinya sepakat muktamar,” katanya.
Menurut Gus Yahya, kesepakatan untuk menyelenggarakan Muktamar menunjukkan bahwa dinamika organisasi telah dikembalikan kepada mekanisme jam’iyah.
Dalam pelaksanaan Muktamar Ke-35 NU, Gus Yahya mengingatkan seluruh peserta agar menjaga niat, disiplin organisasi, serta martabat Nahdlatul Ulama.
“Tata niat yang benar dan disiplin jangan sampai bertindak menciderai martabat NU,” katanya.
Menurut Gus Yahya, proses Muktamar harus berlangsung dalam suasana yang menjaga kehormatan organisasi dan mengutamakan kepentingan jam’iyah. (ari)
