Surabaya, MercuryFM — Merespons krisis air bersih akibat kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur, Partai Demokrat Jatim menginstruksikan seluruh kadernya untuk memetakan dan menyalurkan bantuan air bersih hingga ke pelosok desa. Khususnya anggota Legislatifnya yang duduk di DPRD Jatim.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim, dr. Agung Mulyono mengatakan Langkah penanganan bencana kekeringan ini diprioritaskan bagi wilayah-wilayah yang paling terdampak.
Agung menegaskan bahwa akses air bersih adalah kebutuhan dasar darurat yang membutuhkan penanganan lintas sektor secara cepat dan tepat sasaran.
”Ini persoalan kemanusiaan. Kami tidak ingin ada warga yang terisolasi dari akses air bersih. Karena itu, seluruh kader dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota diperintahkan bergerak proaktif ke lapangan,” ujar dr. Agung di Surabaya, Minggu (16/08/26).
Untuk memastikan ketersediaan pasokan dan efisiensi penyaluran, Parta Denokrat Jatim kata Agung, juga melakukan koordinasi langsung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim serta BPBD kabupaten/kota. Pendataan ini dilakukan guna menentukan titik-titik krusial yang membutuhkan droping air bersih sesegera mungkin.
Bendahara DPD Partai Demokrat Jatim ini, meminta seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat, khususnya para pengampu daerah pemilihan (dapil) di DPRD Jatim maupun DPRD kabupaten/kota, segera melakukan pemetaan wilayah yang mengalami kekurangan air bersih.
Menurutnya, pengampu dapil harus proaktif turun ke lapangan dan tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat. Informasi dari masing-masing dapil nantinya menjadi dasar untuk menentukan wilayah yang diprioritaskan mendapat bantuan.
“Saya akan telepon dan mengimbau seluruh anggota fraksi pengampu dapil untuk segera turun dan memetakan daerah mana saja yang membutuhkan bantuan air bersih. Jangan sampai ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan air tetapi tidak terpantau,” pungkas legislator asal Daerah Penilihan (Dapil) Banyuwangi, Stubondo dan Bondowoso ini.
Melalui sinergi antara pemetaan dapil dan koordinasi bersama BPBD, aksi tanggap kekeringan ini diharapkan mampu meminimalkan dampak krisis air bersih yang dihadapi masyarakat Jawa Timur selama musim kemarau. (ari)