Surabaya, MercuryFM – Penyebutan kata “Marhaenisme” oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan (14/8/2026), memantik perhatian publik. Di tengah dinamika ekonomi modern, hadirnya kembali konsep yang dirumuskan Bung Karno hampir satu abad lalu itu membawa sinyal penting: arah kebijakan ekonomi Indonesia sedang diposisikan untuk berpihak pada rakyat kecil.
Namun, mengutip Marhaenisme dalam retorika politik tentu baru langkah awal. Pertanyaan krusialnya bukan lagi seberapa sering istilah tersebut diucapkan, melainkan seberapa relevan cara pandang Bung Karno ini dalam menjawab tantangan struktur ekonomi, digitalisasi, dan ketimpangan masa kini?
Metamorfosis Marhaen: Dari Cangkul ke Algoritma
Gagasan Marhaenisme berawal dari perjumpaan Bung Karno muda di Bandung dengan seorang petani bernama Marhaen. Kala itu, Marhaen memiliki modal dan alat produksi sendiri—tanah dan cangkul—serta bekerja secara mandiri, tetapi kehidupannya tetap terjerat kemiskinan. Dari fenomena ini, Bung Karno merumuskan bahwa problem utama rakyat Indonesia bukanlah ketiadaan alat kerja (proletariat), melainkan lemahnya posisi tawar dalam sistem ekonomi yang melingkupinya.
Hampir seratus tahun berlalu, potret tersebut tidak benar-benar hilang, melainkan berkamusflase. Marhaen hari ini bukan sekadar petani dengan cangkul atau nelayan dengan perahu tradisional.
Ekonomi digital melahirkan “Marhaen Baru”. Pengemudi ojek daring dan pekerja lepas (gig workers) memiliki kendaraan dan telepon pintar sendiri sebagai alat kerja. Namun, tingkat pendapatan, pola kerja, hingga akses konsumen mereka didikte penuh oleh algoritma dan pemilik platform. Struktur kepemilikan modal boleh berubah, tetapi persoalan mendasarnya tetap sama: pekerja yang memegang alat produksi tetap berposisi tawar lemah di hadapan raksasa kapital.
Di sinilah letak relevansi pemikiran Bung Karno. Ia menawarkan kerangka kritis untuk menanyakan: siapa yang memegang kendali atas nilai ekonomi, dan seberapa besar manfaat yang kembali kepada pekerja?
Demokrasi Ekonomi dan Pembangunan Berdaya
Bung Karno menegaskan bahwa kemerdekaan hanyalah “jembatan emas”. Di seberang jembatan itu, pilihan bagi bangsa ini adalah menuju keselamatan rakyat atau justru membiarkan kesengsaraan berlanjut.
Pandangan ini menuntut diwujudkannya politieke-economische democratie—demokrasi politik yang berjalan seiring dengan demokrasi ekonomi. Hak pilih di bilik suara tidak akan seimbang jika ketimpangan ekonomi di luar bilik suara begitu jurang. PendApproach ini sejalan dengan konsep Development as Freedom dari Amartya Sen: pembangunan sejati harus memperbesar kemampuan (capabilities) nyata setiap individu untuk menentukan kehidupannya.
Peran negara dalam perspektif ini bukan sekadar membagikan bantuan sosial (bansos). Negara bertugas mengintervensi pasar ketika ketimpangan dan monopoli memperlemah rakyat. Negara yang kuat ditunjukkan oleh rakyatnya yang makin berdaya dan mampu berdiri di atas kaki sendiri (berdikari).
Menguji Hilirisasi dan Pertumbuhan
Relevansi Marhaenisme sangat krusial digunakan sebagai alat ukur terhadap agenda strategis pemerintah, seperti hilirisasi komoditas dan target pertumbuhan ekonomi.
Hilirisasi industri penting untuk kedaulatan sumber daya alam. Namun, pengujian sebenarnya terletak pada siapa yang menikmati nilai tambah tersebut. Apakah keberadaan pabrik dan smelter membuka lapangan kerja berkualitas, melibatkan UMKM lokal dalam rantai pasok, dan mentransfer teknologi ke tenaga kerja nasional? Ataukah hilirisasi sekadar memindahkan konsentrasi modal ke kelompok tertentu?
Demikian pula dengan angka pertumbuhan ekonomi. Perekonomian yang tumbuh tinggi belum tentu mencerminkan kesejahteraan jika distribusinya tidak merata. Marhaenisme menuntut evaluasi terhadap siapa yang menguasai modal, tanah, kredit, dan teknologi di balik angka pertumbuhan tersebut.
Dari Pidato menuju Pembuktian Policy
Presiden Prabowo layak diapresiasi karena membawa kembali pemikiran gagasan Bung Karno ke dalam Diskursus Kebijakan Publik. Pemikiran Bung Karno adalah bagian dari kekayaan intelektual bangsa yang patut diuji dan dijadikan inspirasi arah kebijakan.
Namun, ukuran keberhasilan sebuah gagasan dalam bahasa kekuasaan berada pada eksekusinya. Publik dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan akan mencatat:
Apakah pendapatan petani dan nelayan meningkat secara nyata?
Apakah pekerja digital dan UMKM memiliki pelindungan serta posisi tawar yang lebih adil?
Apakah ketimpangan ekonomi semakin menyempit?
Petani, nelayan, buruh, dan pelaku usaha kecil tidak mengukur keberhasilan pembangunan dari kekayaan retorika politik. Mereka mengukurnya dari harga jual hasil panen yang layak, kepastian pendapatan, akses modal, serta masa depan anak-anak mereka.
Pada akhirnya, relevansi Marhaenisme tidak ditentukan oleh usia gagasannya, melainkan oleh kenyataan bahwa pertanyaan mendasar Bung Karno tetap menjadi ujian bagi pemerintah hari ini: untuk siapa kemajuan dan pembangunan itu sebenarnya dijalankan? (ari)
