Surabaya, MercuryFM – Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Jawa Timur saat ini berada dalam kondisi aman, tertib, dan terkendali. Hal ini dikatakan Kapolda Jatim Irjen Pol. Nanang Avianto, di acara dialog Kebangsaan yang diinisiasi Polda Jatim, bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur, serta berbagai elemen masyarakat, ynag bertajuk “Merawat Bhinneka Tunggal Ika, Memperkuat Persatuan Bangsa di Tengah Polarisasi Digital”, di Resto Nine, Senin (03/07/26).
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto, perwakilan Pangdam V/Brawijaya, Wakajati Jatim, Pengadilan Tinggi Jatim, Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf, perwakilan PWI Jatim Samiadji Makin Rahmat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas) se-Jawa Timur.
Dalam kesempatan ini Irjen Nanang juga menepis isu dan narasi provokatif di media sosial yang mengesankan Jawa Timur akan menjadi lokasi kerusuhan. Ia menjelaskan bahwa narasi tersebut sengaja dikaitkan dengan kegiatan pemeliharaan bangunan rutin serta peningkatan pengamanan fasilitas umum.
”Berdasarkan fakta di lapangan, tidak ada satu pun indikasi yang membenarkan narasi itu. Tidak ada ancaman kerusuhan di Jawa Timur, kondisi kita aman dan terkendali. Polri siap memfasilitasi agar setiap perbedaan pandangan diselesaikan di meja musyawarah,” tegas Kapolda.
Kapolda menambahkan beberapa poin penting untuk menjaga stabilitas ruang digital yakniToleransi & Etika, mengedepankan etika bermedia sosial dan menolak ujaran kebencian,Filter Informasi, tidak mudah percaya pada konten yang belum terverifikasi.
“Serta Fondasi Generasi Muda yang menanamkan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sejak dini dan juga menggelorakan Semangat Jogo Jatim yakni menjadikan Jogo Jatim sebagai landasan utama menjaga kedamaian dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” urai Kapolda.
Sementara itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mengungkapkan bahwa penetrasi akses internet masyarakat Jatim telah mencapai 83,41%, melampaui rata-rata nasional sebesar 81,72%. Menurutnya, tingginya angka ini menjadi tantangan tersendiri karena maraknya akun anonim yang menyebarkan narasi adu domba.
Khofifah menyoroti hubungan erat antara keamanan daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan investor. Yaknj Jaminan Keamanan, dimana Investor selalu menanyakan kepastian keamanan sebelum berinvestasi. Kesejahteraan Masyarakat, Keadaan yang kondusif akan menarik investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan. Serta Pentingnya Musyawarah dimana perbedaan pendapat adalah hal wajar dalam demokrasi, namun persatuan harus diutamakan.
”Jika Jawa Timur aman, investasi akan masuk dan perekonomian tumbuh. Menjaga harmoni dan persatuan adalah tugas kita bersama,” ujar Khofifah.
Sedangakan Ketua DPRD Jatim, M. H. Musyafak Rouf mengapresiasi inisiatif Polda Jatim dan Forkopimda. Ia menilai dialog terbuka sangat dibutuhkan untuk menjembatani aspirasi pemerintah dan masyarakat.
Musyafak meminta agar kegiatan serupa diresapkan hingga ke tingkat Polres dan Polsek di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur.
”Masyarakat harus makin dewasa. Siapa saja bisa membuat konten di medsos. Kita butuh ketenangan dan persatuan. Dari suku dan daerah mana pun, Bhinneka Tunggal Ika, kita adalah satu Indonesia,” ujar Musyafak.
Sedangkan dari sudut pandang insan pers melalui Wakil Ketua Bidang Hukum dan Pembelaan Wartawan PWI Jatim, Samiadji Makin Rahmat, mengingatkan ancaman algoritma media sosial yang lebih mengutamakan viralitas ketimbang kebenaran.
Makin mengimbau masyarakat untuk membedakan antara produk pers yang terikat Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan unggahan pribadi di media sosial yang terikat UU ITE.
“Dalam kinerjanya pers menekankan 5 fungsi utama pers sesui dengan UU no 40 tahun 1999. Yakni Informasi Edukatif, Pendidikan Kesadaran, Kontrol Sosial, Ekonomi & Teknologi serta Perekat Kebangsaan,” ujar Makin
Sebagai solusi, PWI Jatim kata Makin mendorong masyarakat menjadi kurator informasi (check before share) serta mengusulkan pembentukan Badan Pengawas dan Intelijen Media Sosial, yang melibatkan unsur kementerian, aparat keamanan, akademisi, dan organisasi profesi guna menekan potensi disintegrasi bangsa di dunia maya. (ari)
