Surabaya, MercuryFM – Pemerintah diminta serius menggarap kemandirian industri pertahanan maritim, sekaligus memastikan ekosistem pembangunan kapal nasional, guna memberikan dampak kemakmuran yang berkeadilan bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat lokal.
Hal ini dikatakan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan Jawa Timur AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengisi reses dengan melakukan kunjungan kerja strategis ke fasilitas PT PAL Indonesia di Surabaya, Selasa (28/07/26) lalu.
“PT PAL Indonesia adalah ujung tombak kedaulatan maritim kita. Tetapi, untuk menjadi Poros Maritim Dunia, kita tidak bisa lagi menggunakan paradigma pembangunan yang eksklusif. Kita harus beralih pada prinsip pembangungan inklusif, dengan memastikan keadilan ekonomi, di mana masyarakat ikut menikmati kue pembangunan industri ini,” ujar LaNyalla.
Ketua DPD RI ke-5 itu juga mengungkapkan, tindak lanjut dari kunjungan tersebut, dirinya akan menyampaikan masukan kepada Presiden dan jajaran Kementerian, beberapa poin yang menjadi sorotan.
Pertama, perlunya ketegasan dan konsistensi Pemerintah dalam menyerap produk dalam negeri. Agar pengadaan Alutsista oleh institusi negara (TNI AL, Bakamla, dsb) secara mutlak memprioritaskan PT PAL, guna mengamankan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Kedua, secara khusus menawarkan gagasan integrasi rantai pasok industri maritim melalui model Public-Private-People Partnership (4P).
“Kemitraan strategis tidak boleh hanya berhenti pada Public-Private Partnership atau antara negara dan korporasi besar saja. Harus ada elemen ‘People’ di dalamnya. Melalui skema 4P. PT PAL sebagai BUMN, pemerintah, swasta, dan masyarakat—termasuk UMKM komponen kapal lokal di Jawa Timur dan tenaga kerja daerah—harus berkolaborasi. Ini adalah jalan keluar untuk menciptakan pembangunan maritim yang berbasis pada kemakmuran dan keadilan sosial, bukan sekadar profitabilitas semata,” tegas Dewan Penasehat KADIN Indonesia itu.
Lebih lanjut, kunjungan kerja ini juga menyoroti pentingnya dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berkelanjutan untuk modernisasi fasilitas PT PAL, terutama dalam menggarap proyek strategis seperti kapal selam dan Frigate berteknologi tinggi.
Selain infrastruktur, regulasi yang dinilai masih menghambat daya saing galangan kapal nasional juga diminta untuk segera dilakukan harmonisasi. Terutama terkait insentif fiskal dan perlindungan hukum bagi industri komponen maritim domestik agar struktur biaya produksi PT PAL dapat bersaing di pasar global.
“Kita juga harus melindungi sumber daya manusia kita. Sinergi R&D antara PT PAL dan perguruan tinggi harus didanai maksimal oleh negara untuk mencegah brain drain ahli-ahli perkapalan terbaik bangsa ke luar negeri,” pungkas LaNyalla.
Dalam kunjungan tersebut, LaNyalla didampingi Staf Ahli Anggota DPD RI Sefdin Syaifudin, Ketua Umum KADIN Jatim Adik Dwi Putranto, Wakil Ketua Umum KADIN Jatim M Rizal dan Ketua Komite Tetap KADIN Jatim, Santoso Tedjo. Sedangkan Dirut PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod, didampingi Direktur Pemasaran Wiyono Komodjojo, Direktur Keuangan Pramusti Indrascahyo, dan Direktur Teknologi dan Manajemen Risiko PT PAL Indonesia Briljan Gazalba. (ari)