Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni tegaskan akan kawal isu kekeringan, jalan desa hingga drainase diwilayah Bojonegoro

Bojonegoro, MercuryFM – Persoalan kekeringan dibeberapa wilayah di Bojonegoro menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni. Hal ini disampaikannya usai menggelar reses memyerap aspirasi diwilayah desa Telogoagung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, Senin(27/07/26).

Menurut politisi yang berangkat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bononegoro-Tuban, seperti dikecamatan Dander dan Kapas. Para petani terancam tidak dapat bercocok tanam akibat mengeringnya sumber air Waduk Pirang (Bendungan Pirang) yang ada di wilayah tersebut, yang menjadi sumber air warga sekitar.

​Kata Sri Wahyuni usulan revitalisasi Waduk Pirang sebetulnya telah dikawal sejak tahun 2025, namun belum dapat terealisasi akibat kendala efisiensi anggaran pusat dan daerah.

“Tapi saya berkomitmen untuk untuk terus memperjuangkan kebutuhan warga ini,” tegasnya.

​Sebagai langkah penanganan jangka pendek, pihaknya lanjut Sri Wahyuni juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PUSDA) Jatim untuk melakukan normalisasi dan pengerukan Waduk Pirang terlebih dahulu sebelum dibangunkan embung permanen.

​”Sebenarnya kalau dibangun embung di dua sisi, air hujan saat musim basah bisa ditampung dan menjadi simpanan air saat musim kemarau seperti ini,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini politisi wanita Partai Demokrat ini juga mendapatkan keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan di sepanjang pinggir Bengawan Solo serta Jalan Usaha Tani (JUT). Akses-akses vital pertanian dan desa tersebut sebagian besar belum tersentuh perbaikan, baik dari APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi.

​Persoalan ini lanjutnya kian kompleks, karena kondisi fiskal pemerintah desa saat ini sangat terbatas. Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) sebagian besar habis terserap untuk biaya operasional, gaji perangkat desa, serta kegiatan rutin PKK.

​”Kondisi fiskal desa saat ini memang tidak memungkinkan. Untuk operasional dan gaji pegawai saja sudah ngepres, begitu juga kegiatan PKK. Untuk membangun infrastruktur desa mereka sangat kekurangan, sehingga mereka mengusulkan bantuan lewat reses ini,” terang Sri Wahyuni.

​Selain perbaikan jalan, keluhan banjir luapan di sepanjang jalan provinsi khususnya wilayah Kecamatan Balen juga disampaikan warga.

“Ketiadaan drainase yang memadai, membuat air sering menggenangi pemukiman saat hujan deras. Warga berharap adanya bantuan pemasangan drainase beton (U-Ditch) di gang-gang desa,” lanjutnya.

“Untuk itu saya akan memperjuangkan persoalan-persoalan ini sebagai pokok pikiran DPRD maupun mengusulkan ke Pemerintah Pusat, guna bisa membantu kondisi tersebut. Sehingga negara hadir dalam menyelesaikan persoalan masyarakat,” lanjutnya.

​Tak hanya persoalan fisik, politisi asli Bojonegoro ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, seperti bantuan pelatihan dan bibit budidaya ternak lele untuk kelompok ibu-ibu PKK guna menciptakan kegiatan produktif keluarga.

​Sri Wahyuni menegaskan seluruh usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dari hasil reses ini akan terus dikawal agar dapat terealisasi, baik melalui APBD Provinsi maupun disinergikan langsung dengan program prioritas Pemprov Jatim dan Ketahanan Pangan Nasional. (ari)

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

Visual Radio

Add New Playlist