Tuban, MercuryFM — Kebutuhan air untuk irigasi pertanian menjadi keluhan utama masyarakat di tengah ancaman musim kemarau. Persoalan vital ini mengemuka dalam gelaran reses, menyerap aspirasi masyarakat yang digelar Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) XII Bojonegoro-Tuban, Fauzan Fuadi.
Dalam reses yang digelar di empat kecamatan. Yakni Kecamatan Sekar, Purwosari, Kota Bojonegoro, dan Kecamatan Sukosewu, warga secara terbuka mendesak adanya pembuatan sumur bor guna menyelamatkan lahan pertanian mereka dari ancaman kekeringan.
Menanggapi hal tersebut, Fauzan Fuadi menjelaskan bahwa kondisi geografis Bojonegoro sebagai kawasan penghasil minyak dan gas bumi (migas) terbesar memerlukan penanganan khusus. Pengeboran air tanah tidak bisa dilakukan secara sembarangan.
”Membuat sumur bor di Bojonegoro itu harus melalui kajian teknis yang cukup complicated. Risikonya tinggi jika pada saat pengeboran berbenturan dengan jalur aliran minyak bawah tanah. Oleh karena itu, usulan pengadaan sumur resapan menjadi alternatif paling realistis dan aman bagi petani,” ujar Fauzan usai menggelar reses di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Is’af, Desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewo, Kabupaten Bojonegoro, Senin (27/07/26).
Namun kata Fauzan sinergi yang dilakukan selama ini antara Fraksi PKB DPRD Jatim dan Frksi PKB DPRD Bojonegoro, akhirnya Pemkab Bojonegoro memberikan alokasi untuk pembuatan sumur bor.
“Alhamdulillah, berdasarkan informasi yang kami terima dari teman-teman Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bojonegoro, Pemkab Bojonegoro telah mengalokasikan anggaran untuk meng-takeover pembangunan 94 titik baru sumur resapan tersebut,” ungkap Ketua DPC PKB Kabupaten Bojonegoro ini.
Selain persoalan irigasi, Anggota Komisi C DPRD Jatim tersebut juga mendapatkan keluhan terkait ketimpangan infrastruktur di wilayah perbatasan, khususnya di Desa Bobol, Kecamatan Sekar, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Madiun. Banyak warga setempat yang bermobilitas harian sebagai buruh pabrik dan pekerja harian ke wilayah Madiun.
Fauzan menyoroti kontrasnya kondisi jalan antar-wilayah tersebut. Jalan di kawasan Bojonegoro terbangun sangat mulus berkat kekuatan APBD daerah, namun kondisi jalan mendadak rusak saat memasuki wilayah kabupaten tetangga.
”Persoalan ini menyangkut interkonektivitas pembangunan antar-daerah. Dalam konteks kewenangan di tingkat Provinsi, kami di Fraksi PKB mendorong agar jalan-jalan strategis lintas kabupaten seperti ini dapat diambil alih oleh Pemprov Jatim agar konektivitas ekonomi warga tidak terputus,” tegasnya.
Tak hanya masalah fisik dan infrastruktur, legislator Fraksi PKB DPRD Jatim ini juga mendapat aspirasi seputar pemberdayaan pemuda, termasuk perluasan akses lapangan kerja, pelatihan berbasis kompetensi, hingga keberlanjutan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi.
Bahkan Warga juga menyampaikan keluhan terkait efektivitas Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi.
Menanggapi hal tersebut, Fauzan memastikan bahwa aspirasi yang menjadi ranah regulasi pemerintah Kabupaten, akan disampaikan ke Fraksi DPRD Bojonegoro. Untuk aspirasi Proojnsi akan dikawalnya. Untuk terkait ranahPemerintah Pusat akan dikawal secara berjenjang.
”Sebagai bentuk tanggung jawab politik di dapil, seluruh aspirasi kami verifikasi. Untuk isu kebijakan pusat seperti isu pupuk dan KDMP, akan kami teruskan kepada anggota Fraksi PKB di DPR RI agar mendapatkan formula kebijakan yang berpihak pada petani,” pungkas Fauzan. (ari)
