Surabaya, MercuryFM – Keberhasilan Jatim kembali mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam LHP atas LKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 oleh BPKRI, yang menemptkan Jatim 11 kali berturut-turut mendapatkan WTP dari BPKRI mulai tahun 2005 mendapat apresiasi Ketua DPRD Jatim M.H Musyafak Rouf.
“Ini merupakan sebuah kenikmatan dan rasa syukur yang dalam bagi warga Jawa Timur dan pemerintah, baik eksekutif khususnya legislatif,” ujar Ketua DPRD Jatim M.H Musyafak Rouf usai rapat Paripurna penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 yanh disampaiakan Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, Widhi Widayat, di ruang Paripurna DPRD Jatim yang juga di hadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak dan Kepala BPK perwakilan Jatim, Yuan Candra Djaisin, Selasa (09/06/26).
Meski begitu kata Musyafak pihaknya di DPRD Jatim akan mendorong agar Pemprov Jatim menyelesaiakan beberapa rekomendasi dari BPKRI Atas LHP LKPD 2025.
Pihaknya akan mendorong agar Pemprop menyelesikan rekomendasi yang dibetikan BPKRI sesuai batas waktu yang di berikan oleh BPKRI.
“Kita bersama Eksekutif akan membahas ekomendasi-rekomendasi yang dibetikan BPKRI. Akan segera kita tuntaskan dan kita selesaikan sebagaimana perintah dan amanat daripada BPK RI 60 hari kedepan,” ucapnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini juga beharap capaian positif yang telah dicatatakan Pemprov Jatim 11 kali berturut-turut bisa di pertahankan kedepannya.
“Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan terus dan akan selalu menjadi kebaikan, akuntabilitas, profesionalisme, dan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran dan APBD Jawa Timur di masa-masa yang akan datang,” tegasnya.
Sementara itu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi kepada BPK RI, khususnya BPK Perwakilan Jawa Timur, atas proses pemeriksaan yang telah dilakukan secara profesional dan independen.
Menurut Khofifah, laporan hasil pemeriksaan yang diterima Pemprov Jatim menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.
“Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hasil pemeriksaan ini menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan yang sangat berharga untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel,” kata Khofifah.
Khofifah menegaskan Pemprov Jatim akan terus berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel seiring dengan pelaksanaan pembangunan daerah.
“Kami meyakini bahwa keberhasilan pembangunan harus berjalan seiring dengan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik,” tegasnya. (ari)
