Surabaya, MercuryFM – Masih adanya angaran ke Luar Negeri Pemprov Jatim yang di bungkus dengan misi dagang, di anggaran 2026, padahal Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menekankan adanya efesiensi, mendapat sorotan Pimpinan DPRD Jatim.
Wakil Ketua DPRD Jatim Blegur Prijanggono dengan tegas menyatakan bahwa kunjungan luar negeri itu tidak ada karena masih belum diperbolehkan oleh Kemendagri berkaitan dengan program efesiensi yang dicanangkan Presiden Prabowo.
“Kunjungan luar negeri dibungkus misi dagang itu yang bungkus siapa? khan bukan legislatif. Ya tanya aja ke eksekutif,” ujar Blegur Prijanggono, Senin (8/6/2026).
Menurut sekretaris DPD Partai Golkar Jatim ini, misi dagang itu tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan maupun perkembangan ekonomi global yang masih tidak menentu. Artinya, misi dagang itu tetap diperlukan namun perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman.
“Promosi dagang lewat Tiktok, atau media sosial lainnya khan juga bisa dan itu juga lebih efisien. Jadi yang didahulukan itu bagaimana masyarakat nyaman semua dulu. Baru ngomong yang lain-lain, meskipun UMKM itu juga bagian dari unsur masyarakat,” beber Blegur.
“Sehingga tidak harus memaksakan ke LN. Apalagi kita lagi melakukan efesiensi. Seharusnya lebih bijak kalau di evaluasi lagi rencana tersebut,” lanjutnya.
Yang menarik, legislatif juga tidak semuanya paham terkait transaksi yang tercatat dalam misi dagang, maupun berapa persen realisasi dari transaksi yang sudah tercatat.
“Saya belum pernah ikut, jadi kurang paham terkait transaksi misi dagang,” jelas Blegur
Sekedar diketahui, ditengah program efeiensi ternyata Pemprov Jatim melalui Disperindag Jatim mengalokasikan anggaran perjalanan dinas ke luar negeri tahun 2026 sebesar Rp.2,489 miliar. Padahal sesuai Surat Edaran Gubernur Jatim tentang pelaksanaan fleksibilitas tugas kedinasan bagi ASN di lingkup Pemprov Jatim. Perjalanan dinas dalam negeri dikurangi hingga 50 persen dan perjalanan dinas luar negeri hingga 70 persen.
Disperindag Jatim diketahui menjadwalkan kegiatan misi dagang ke tiga negara, yakni Malaysia, Jepang, dan Hongkong, yang mencakup biaya tiket pesawat pulang-pergi serta kebutuhan perjalanan lainnya. Anggaran yang di siapkan sebesar Rp2,48 miliar. Bahkan pada tanggal 22 – 23 Juli mendatang, Disperindag Jatim siap berangkat lagi ke Hongkong.
Anggota Komisi A DPRD Jatim, Erick Komala juga sempat mengkritisi kegiatan perjalanan dinas luar negeri di Disperindag Jatim untuk mendukung program misi dagang. Mengingat, program tersebut tak sejalan dengan program efesiensi yang di lontarkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. (ari)