Surabaya, MercuryFM – Di saat pemerintah gencar menggaungkan digitalisasi layanan publik, kenyataan yang dihadapi sebagian warga miskin masih jauh dari harapan. Untuk mendaftar SMK Negeri melalui jalur afirmasi, mereka masih harus datang langsung ke kantor Dinas Sosial mengurus Surat Keterangan Keluarga Miskin (SKKM) dan surat keterangan desil.
Pemandangan itu disaksikan langsung Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafii, saat berada di Kantor Dinas Sosial Surabaya. Dua siswa SMP asal Tambaksari bersama ibu mereka datang mengurus dokumen yang menjadi syarat pendaftaran sekolah.
Padahal, data kemiskinan mereka sudah tercatat dalam sistem pemerintah.
“Yang membuat saya heran, kenapa warga miskin masih harus datang sendiri mengurus surat-surat ini? Bukankah datanya sudah dimiliki pemerintah?” ujar Imam Syafii.
Pertanyaan itu langsung memantik perhatian. Sebab di Surabaya, untuk pendaftaran SD dan SMP Negeri, data keluarga miskin sudah terintegrasi dengan sistem sekolah. Orang tua tidak perlu lagi repot mengurus dokumen tambahan.
Namun kondisi berbeda terjadi pada SPMB SMA dan SMK Negeri yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Kepala Dinas Sosial Surabaya, Antiek Sugiharti, mengungkapkan bahwa sistem sebenarnya bisa dibuat lebih sederhana jika ada integrasi data antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi.
“Untuk SD dan SMP di Surabaya datanya sudah terhubung. Harusnya SMA dan SMK juga bisa kalau ada koordinasi,” kata Antiek.
Temuan yang lebih menyentuh muncul ketika salah satu siswa yang datang ternyata masuk kategori desil 1, kelompok masyarakat paling miskin berdasarkan data BPS.
Artinya, negara sebenarnya sudah mengetahui kondisi ekonomi keluarga tersebut. Namun keluarga itu tetap harus datang ke kantor pemerintah untuk membuktikan bahwa mereka memang miskin.
Imam Syafii menilai persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan menyangkut akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
<span;>”Jangan sampai anak miskin dipersulit hanya karena birokrasi. Yang mereka butuhkan adalah kemudahan untuk sekolah, bukan tambahan beban mengurus surat,” tegasnya.
<span;>Di tengah polemik tersebut, Dinas Sosial juga menawarkan alternatif melalui Program Sekolah Rakyat yang mulai dibuka tahun ini di kawasan Kedung Cowek, Surabaya. Program itu menyediakan pendidikan berasrama secara gratis lengkap dengan seragam dan perlengkapan sekolah. (lam)
