Surabaya, MercuruFM – Setiap tahun bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Namun semakin dewasa usia republik ini, semakin penting pula untuk menggeser cara memaknai Pancasila. Perdebatan mengenai Pancasila tidak lagi cukup berhenti pada soal hafalan, simbol, atau seremoni kebangsaan. Tantangan yang jauh lebih penting adalah bagaimana memastikan nilai-nilai Pancasila benar-benar bekerja dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Dalam amanat peringatan Hari Lahir Pancasila ke-81, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengajukan sejumlah pertanyaan kritis mengenai arah perjalanan bangsa. Salah satu yang menarik adalah pertanyaan tentang apakah Indonesia masih dipimpin oleh ide dan gagasan kolektif yang melahirkan republik ini, atau justru semakin digerakkan oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek yang menjauh dari cita-cita para pendiri bangsa.
Pertanyaan tersebut sesungguhnya sangat relevan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.
Bagi sebagian besar warga, Pancasila bukanlah konsep yang hadir dalam ruang seminar atau diskusi akademik. Pancasila hadir ketika masyarakat memperoleh akses pendidikan yang baik. Pancasila hadir ketika warga mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Pancasila hadir ketika anak muda memiliki kesempatan kerja yang terbuka. Pancasila hadir ketika pembangunan kota mampu menghadirkan lingkungan yang aman, sehat, dan nyaman untuk ditinggali.
Dengan kata lain, ukuran hidup atau tidaknya Pancasila dapat dilihat dari kualitas kebijakan publik yang dirasakan masyarakat.
Karena itu, menarik ketika dalam pidatonya Hasto Kristiyanto mengingatkan bahwa Pancasila sejak awal lahir sebagai alat pembebasan rakyat dari berbagai bentuk ketidakadilan dan penindasan. Makna pembebasan tersebut tentu berkembang mengikuti perubahan zaman. Jika pada masa kolonial rakyat menghadapi penindasan politik dan ekonomi secara langsung, maka tantangan hari ini hadir dalam bentuk yang berbeda.
Masyarakat menghadapi biaya hidup yang meningkat, kualitas lingkungan yang menurun, lapangan kerja yang semakin kompetitif, serta ketidakpastian akibat perubahan global yang berlangsung sangat cepat. Di banyak kota besar, warga juga berhadapan dengan persoalan kemacetan, banjir, pencemaran udara, pengelolaan sampah, dan berkurangnya ruang terbuka hijau.
Persoalan-persoalan tersebut sering dianggap sebagai isu teknis. Padahal pada dasarnya, semua itu adalah persoalan keadilan.
Ketika suatu kawasan menikmati pembangunan yang pesat sementara kawasan lain tertinggal, terdapat persoalan keadilan. Ketika kualitas udara memburuk dan dampaknya lebih banyak dirasakan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, terdapat persoalan keadilan. Ketika akses terhadap pendidikan, transportasi, atau pelayanan publik berbeda terlalu jauh antarwilayah, terdapat persoalan keadilan.
Di sinilah sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menemukan makna yang sangat konkret.
Sebagai alumni Teknik Lingkungan, penulis melihat bahwa salah satu tantangan terbesar pembangunan Indonesia pada abad ke-21 adalah memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan keberlanjutan lingkungan. Pembangunan tidak boleh menciptakan dilema antara kemajuan dan kelestarian. Justru keduanya harus saling menguatkan.
Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya proyek yang selesai dibangun atau tingginya angka investasi yang masuk. Ukuran yang lebih penting adalah apakah pembangunan tersebut meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menjaga daya dukung lingkungan bagi generasi berikutnya.
Dalam bagian lain pidatonya, Hasto Kristiyanto juga mengingatkan pentingnya ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi sebagai fondasi kemajuan bangsa. Gagasan ini sangat penting untuk digarisbawahi.
Dunia sedang memasuki era yang ditandai oleh perubahan iklim, transformasi digital, kecerdasan buatan, dan persaingan ekonomi berbasis teknologi. Dalam situasi seperti ini, negara yang unggul bukanlah negara yang hanya memiliki sumber daya alam melimpah, melainkan negara yang mampu mengubah pengetahuan menjadi kebijakan dan inovasi menjadi solusi.
Indonesia memiliki banyak perguruan tinggi, pusat riset, dan generasi muda yang kreatif. Tantangannya adalah bagaimana seluruh potensi tersebut benar-benar menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan publik. Kebijakan yang baik harus semakin berbasis data, riset, dan kebutuhan nyata masyarakat.
Di sinilah pentingnya menjaga agar Pancasila tidak berhenti sebagai narasi normatif. Pancasila harus menjadi alat ukur dalam menyusun kebijakan. Apakah suatu kebijakan memperluas kesempatan rakyat? Apakah ia memperkuat keadilan sosial? Apakah ia menjaga lingkungan hidup? Apakah ia meningkatkan kualitas sumber daya manusia? Apakah manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut sesungguhnya lebih penting dibandingkan perdebatan simbolik yang sering muncul setiap kali Pancasila diperingati.
Pidato Hasto Kristiyanto pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengingatkan kembali bahwa ideologi tidak hidup karena sering diucapkan. Ideologi hidup ketika diterjemahkan menjadi tindakan, kebijakan, dan keteladanan.
Karena itu, tantangan terbesar generasi sekarang bukanlah mempertahankan Pancasila sebagai dokumen sejarah. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi panduan dalam mengelola negara, membangun kota, menjaga lingkungan, dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak merasakan Pancasila melalui pidato. Masyarakat merasakan Pancasila melalui kehadiran negara dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Di situlah Pancasila benar-benar bekerja. (ari)
