Surabaya, MercuryFM – Langkah jajaran pimpinan DPRD Kota Surabaya melakukan safari silaturahmi ke dua organisasi Islam terbesar, PCNU Surabaya dan PDM Muhammadiyah Surabaya, menjadi perhatian publik. Kunjungan yang dipimpin langsung Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri itu dinilai bukan sekadar agenda seremonial politik, melainkan upaya membangun komunikasi langsung dengan akar rumput dan tokoh umat di Kota Pahlawan.
Dalam dua pertemuan terpisah yang berlangsung hangat namun penuh catatan strategis itu, berbagai aspirasi masyarakat mengemuka. Mulai persoalan sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi umat, keamanan lingkungan, hingga usulan pemberian nama jalan tokoh pendiri Nahdlatul Ulama di Surabaya.
Di kantor PCNU Surabaya Jalan Bubutan, Syaifuddin Zuhri bersama Wakil Ketua DPRD Bahtiyar Rifai dan Laila Mufidah disambut Ketua PCNU Surabaya KH Masduki Toha beserta jajaran pengurus. Forum tertutup tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara legislatif dan kalangan ulama.
“Kami ini bagian dari keluarga besar NU. Kalau ada yang kurang, kami mohon diingatkan. DPRD itu jembatan penyambung lidah rakyat, jadi semua masukan akan kami catat dan kami sampaikan kepada pemerintah kota,” ujar Syaifuddin.
Salah satu aspirasi yang mencuat adalah usulan agar Kota Surabaya memiliki nama jalan menggunakan nama salah satu pendiri NU sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa ulama dalam membangun bangsa dan menjaga nilai kebangsaan.
Menanggapi hal tersebut, Syaifuddin memastikan DPRD akan mengawal usulan itu hingga dibahas bersama Pemkot Surabaya.
“Kita note usulan itu. Nanti kami undang pemkot untuk membahas kemungkinan realisasinya sebagai bentuk penghormatan kepada para pendahulu kita,” katanya.
Ketua PCNU Surabaya KH Masduki Toha menegaskan pentingnya sinergi antara ulama, legislatif dan pemerintah kota agar pembangunan Surabaya tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga kesejahteraan umat.
“Aspirasi para kiai dan warga harus diperjuangkan demi kemaslahatan bersama,” tegasnya.
Tak berhenti di NU, rombongan pimpinan DPRD Surabaya juga melanjutkan sowan ke kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Surabaya. Dalam pertemuan itu, Syaifuddin menegaskan DPRD Surabaya kini ingin menghapus stigma sebagai lembaga eksklusif yang sulit ditemui masyarakat.
“Kami di jajaran pimpinan sudah bersepakat untuk selalu meluangkan waktu. DPRD Surabaya sekarang sangat terbuka. Kami meminta para tokoh dan warga jangan sungkan-sungkan memberikan saran serta masukan,” ujarnya.
Menurutnya, fungsi pengawasan, legislasi dan penganggaran tidak akan berjalan maksimal tanpa masukan dari tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan yang aktif di lapangan.
Sementara itu, Ketua PDM Surabaya HM Ridlwan menyebut hubungan Muhammadiyah dengan DPRD bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan jembatan strategis untuk memperjuangkan kepentingan umat melalui kebijakan daerah.
Muhammadiyah Surabaya sendiri saat ini mengelola berbagai amal usaha besar mulai sekolah, rumah sakit, klinik hingga panti asuhan yang menopang pelayanan sosial masyarakat.
“Jika regulasi yang dibuat itu bagus, inklusif dan berpihak pada ormas, maka dampaknya akan sangat positif bagi pelayanan masyarakat,” ujar Ridlwan.
Dalam forum tersebut, DPRD Surabaya juga menekankan pentingnya membangun kota yang inklusif, religius dan nyaman bagi semua golongan. Syaifuddin menyebut konsep “rahmatan lil alamin” yang hidup di NU sejatinya memiliki semangat yang sama dengan konsep kota inklusif yang digaungkan Muhammadiyah.
“Intinya sama, kenyamanan kota ini dibangun lewat gotong royong,” imbuhnya.
Safari politik kebangsaan pimpinan DPRD Surabaya ke NU dan Muhammadiyah ini pun menjadi sinyal kuat bahwa komunikasi antara legislatif dan organisasi keagamaan mulai dibangun lebih intens di tengah dinamika sosial perkotaan. Tidak hanya untuk menjaga stabilitas sosial-politik, tetapi juga memperkuat arah pembangunan Surabaya agar lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat bawah. (lam)