Surabaya, MercuryFM – Rekomendasi kritik dan saran yang disampaiakan Fraksi – Fraksi di DPRD Jatim maupun hasil rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Gubernur Jatim Tahun Anggaran 2025, mendapat reaksi keras Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Dimana dalam sambutan mengiringi penetapan LKPJ tersebut, Gubernur Khofifah meluruskan sejumlah rekomendasi DPRD, agar disusun sesuai kewenangan masing-masing level pemerintahan, tidak digebyah uyah.
Khofifah menilai beberapa rekomendasi yang disampaikan masih berada di luar kewenangan pemerintah provinsi, sehingga memerlukan koordinasi hingga level pemerintah pusat.
“Kalau ada rekomendasi minta bunga KUR tiga persen, itu harus langsung ke Presiden, bukan menteri,” ujar Khofifah dalam sambutannya.
Khofifah menegaskan pentingnya menempatkan rekomendasi sesuai dengan “makam” atau kewenangan institusi yang tepat agar dapat ditindaklanjuti secara efektif.
“Jadi ini menempatkan rekomendasi supaya sesuai dengan makamnya,” tambahnya.
Selain itu, Khofifah juga menyinggung persoalan kemudahan lahan investasi yang kerap menjadi sorotan. Menurutnya, banyak lahan di Jawa Timur telah masuk kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) maupun Lahan Sawah Dilindungi (LSD), sehingga tidak bisa serta-merta dialihfungsikan.
“Ini tidak bisa dengan Kanwil BPN Jatim, Ini juga tidak cukup dengan Menteri ATR/BPN, ini kita sedang mengkomunikasikan dengan Menko Pangan dan itu kemudian kita harus melihat kalau lahan ini dikonversi dari LP2B, LSD ke lahan real estate, apakah berpengaruh berdampak pada ketahanan pangan secara nasional apa tidak,” jelasnya.
Khofifah melanjutkan, setiap perubahan fungsi lahan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ketahanan pangan secara nasional, sehingga kewenangannya berada di tingkat pusat.
Khofifah juga meluruskan sejumlah isu yang menurutnya kerap tidak tepat sasaran dalam dialamatkan ke pemerintah provinsi, seperti sektor pendidikan dan kesehatan.
Terkait rata-rata lama sekolah yang masih di bawah sembilan tahun, Khofifah menegaskan hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
“Itu kewenangan bupati dan wali kota. Jadi kalau kemudian di-address ke pemprov, saya rasa ini juga salah makam, salah tempat,” ujarnya.
Hal serupa juga disampaikan terkait penanganan stunting. Khofifah menekankan capaian Jawa Timur secara provinsi justru termasuk yang terbaik secara nasional.
“Stunting kita terendah kedua setelah Bali. Jadi jangan ditarik Provinsi Jawa Timur dengan problem yang masih dialami oleh Kabupaten tertentu,” katanya.
Dirinya menambahkan, pemerintah provinsi tetap melakukan intervensi bersama pemerintah kabupaten/kota, namun penanganan teknis tetap berada pada kewenangan daerah masing-masing.
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga menyinggung pembagian kewenangan antar perangkat daerah, seperti pengelolaan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang berada di bawah Dinas Pendidikan, bukan Dinas Sosial.
“Kalau SLB memang wilayahnya Dinas Pendidikan, bukan Dinsos,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu Khofifah juga menyinggung keberadaan BUMD Jatim. Dimana dirinya meminta agar tidak langsung memvonis BUMD tidak maksimal.
“Ketika bahas BUMD, bapak ibu mohon diperkenankan dipisahkan antara Bank Jatim dengan BUMD lainnya. Sebab BUMD kita Bank Jatim itu laba bersihnya tertinggi diantara semua bank pembangunan daerah di Indonesia. Jadi jangan digebyah uyah, ini ada adik-adik mahasiswa kalau digebyah uyah mereka bisa confius,” tegasnya.
Memang lanjut Khofifah, ada beberapa BUMD Jatim yang perlu dilakukan maksimalisasi dan itu menjadi pekerjaan rumah kita. Misal ada BOPO dibeberapa BUMD yang masih tinggi.
“Kami siap melakukan evaluasi dan koreksi sesuai dengan rekomendasi DPRD Jatim,” ungkap Khofifah.
Terakhir Khofifah menegaskan, Pemprov Jawa Timur terbuka terhadap seluruh rekomendasi DPRD, namun pelaksanaannya harus mempertimbangkan batas kewenangan serta regulasi yang berlaku.
“Rekomendasi yang sesuai kewenangan provinsi tentu akan kami tindak lanjuti, tetapi yang di luar kewenangan harus dikomunikasikan dengan pemerintah pusat,” pungkasnya. (ari)
