Surabaya, MercuryFM – Gelombang perlawanan seniman Surabaya terhadap penyegelan Gedung Dewan Kesenian Surabaya terus meluas. Pasca pengosongan paksa yang dilakukan aparat di kompleks Balai Pemuda, para pelaku seni mulai mematangkan persiapan aksi lanjutan melalui rapat konsolidasi terbuka.
Ajakan konsolidasi tersebut tertuang dalam poster bertajuk “Rapat Aksi Konsolidasi Seniman Surabaya Menyikapi Pengosongan Dewan Kesenian Surabaya (DKS)” yang beredar luas di media sosial dan grup komunitas seni. Dalam undangan itu, seluruh elemen masyarakat Kota Surabaya diajak hadir untuk menyatukan sikap menyikapi penyegelan sekretariat DKS.
Rapat dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 7 Mei 2026 pukul 18.30 WIB di Sekretariat DKS Balai Pemuda Surabaya. Agenda utama pertemuan adalah menyusun strategi perjuangan dan persiapan aksi lanjutan sebagai bentuk penolakan terhadap pengosongan gedung yang selama ini menjadi ruang aktivitas para seniman.
Situasi memanas setelah Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya melakukan pengosongan paksa sekretariat DKS pada Senin (4/5/2026).
Langkah tersebut memicu protes keras dari komunitas seni yang menilai tindakan aparat dilakukan secara sepihak dan tidak memiliki dasar prosedural yang jelas.
Ketua DKS, Chrisman Hadi, menegaskan para seniman tidak akan meninggalkan gedung begitu saja. Ia menyebut proses pengosongan yang dilakukan aparat sarat kejanggalan administrasi dan cenderung represif.
“Waktu pengosongan, ditanya mana surat tugasnya, ada surat perintah, mana berita acaranya, mereka bilang tidak ada. Ini murni kesewenang-wenangan aparat negara. Nanti kita akan tempuh jalur hukum dan kita akan tetap bertahan di Gedung DKS,” tegas Chrisman.
Menurutnya, persoalan antara DKS dan Pemkot Surabaya sebenarnya dipicu buruknya komunikasi sejak lama. DKS mengaku telah berupaya meminta audiensi untuk membahas regenerasi kepengurusan melalui Musyawarah Kota, namun tidak pernah mendapat respons.
“Permohonan audiensi kami ditolak, malah kemudian dinas membentuk Dewan Kebudayaan tanpa melibatkan DKS sedikit pun,” ujarnya.
Sorotan tajam juga datang dari pegiat seni dan budaya Surabaya, Cak Bonang. Ia menilai pengosongan Gedung DKS bukan sekadar persoalan administratif, melainkan ada upaya menghapus jejak sejarah panjang Dewan Kesenian Surabaya yang telah berdiri sejak 1971.
“Bahwa ada upaya dari Pemkot Surabaya menghilangkan jejak dan kesejarahan DKS yang telah dirintis sejak 1971 oleh Wali Kota Soekotjo,” ujar Cak Bonang.
Ia juga menyoroti proses pengosongan yang dinilai tidak manusiawi karena dilakukan tanpa menunjukkan surat perintah maupun berita acara resmi.
“Pengosongan tersebut sangat tidak berperikemanusiaan. Tanpa adanya surat perintah dan berita acara. Indikasi kuat bahwa Pemkot melakukan perbuatan melawan hukum,” katanya.
Tak hanya itu, Cak Bonang turut menyesalkan adanya pengangkutan seperangkat gamelan warisan almarhumah Toety Aziz yang selama ini berada di lingkungan DKS. Menurutnya, gamelan tersebut memiliki nilai sejarah sekaligus menjadi sarana pembelajaran generasi muda.
“Terkait perampasan seperangkat gamelan warisan daripada almarhumah Ibu Toety Aziz Surabaya Post, artinya Pemkot sengaja ingin mengaburkan benda warisan tersebut terhadap pelaku kesenian, utamanya generasi muda. Karena alat produksi tersebut tiap hari dipakai anak-anak berlatih,” tegasnya.
Bagi para seniman, Gedung DKS bukan sekadar bangunan administratif. Tempat tersebut selama puluhan tahun menjadi pusat diskusi, pameran, pertunjukan, hingga ruang tumbuh komunitas seni di Surabaya. Karena itu, penyegelan gedung dinilai sebagai ancaman terhadap ruang berekspresi dan ekosistem kebudayaan kota.
Poster ajakan aksi yang beredar menampilkan ilustrasi kepalan tangan dengan dominasi warna merah dan hitam sebagai simbol perlawanan. Di bagian bawah tertulis “Salam Perlawanan” dari Sekber Gerakan Kebudayaan Surabaya.
Chrisman memastikan konsolidasi akan terus dilakukan hingga ada kejelasan sikap dari pemerintah kota. Ia juga menegaskan para seniman tetap akan mempertahankan keberadaan DKS sebagai rumah bersama komunitas seni Surabaya.
“Selama belum ada Musyawarah Kota untuk memilih ketua baru, saya tetap bertanggung jawab atas kepercayaan seniman Surabaya. Kami akan terus berjuang,” pungkasnya. (lam)
