Surabaya, MercuryFM – Pemberitaan mengenai hasil survei yang menempatkan kepala daerah berdasarkan persepsi anak muda pada dasarnya merupakan bagian dari dinamika opini publik yang wajar dalam ruang demokrasi.
‘Survei semacam ini umumnya menangkap dimensi persepsi yang dipengaruhi oleh kedekatan emosional, intensitas komunikasi, serta visibilitas figur di ruang digital, khususnya di kalangan generasi muda,” ujar pengamat politik dari Surabaya Syaiful Hida mengatakan dosen IKBIS Surabaya, Senin (04/05/26).
Dengan karakter tersebut, lanjut dia hasil survei lebih merefleksikan bagaimana seorang pemimpin “terlihat” dan “dirasakan” dalam keseharian media, bukan sepenuhnya menggambarkan keseluruhan capaian pembangunan yang bersifat struktural dan jangka panjang.
“Dalam kerangka yang lebih luas, kinerja pemerintahan daerah pada dasarnya diukur melalui indikator-indikator pembangunan yang terstandar dan terukur,” jelasnya.
Pada periode 2019–2024, kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa ucapnya menunjukkan capaian yang relatif konsisten dalam berbagai sektor strategis. Angka kemiskinan berhasil ditekan dari 10,37% menjadi 9,79%, sementara kemiskinan ekstrem turun signifikan hingga 0,66%.
Penurunan ini, kata mantan aktivis PMII ini mencerminkan efektivitas intervensi kebijakan sosial yang lebih tepat sasaran, terutama dalam konteks pemulihan pascapandemi yang menjadi tantangan utama pada periode tersebut.
“Selain itu, peningkatan kualitas hidup masyarakat juga tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 75,35 pada tahun 2024, melampaui rata-rata nasional,” jelasnya.
Capaian ini kata Syaiful, menunjukkan adanya kemajuan simultan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Di sektor ekonomi, realisasi investasi yang mencapai Rp145 triliun pada tahun 2023 menjadi indikator kuat bahwa Jawa Timur mampu menjaga daya tariknya sebagai tujuan investasi, sekaligus menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Dari sisi tata kelola pemerintahan, menurutnya berbagai pengakuan nasional turut memperkuat gambaran kinerja tersebut. Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Pengakuan ini tidak hanya mencerminkan capaian administratif, tetapi juga konsistensi dalam menjalankan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.
Memasuki periode kedua, jelas Syaiful arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjukkan pergeseran menuju penguatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik. Hingga awal 2026, skor pelayanan publik mencapai 4,75 (tertinggi secara nasional), serta diperkuat dengan perolehan National Governance Awards 2026.
“Capaian ini mengindikasikan bahwa fondasi pembangunan yang dibangun pada periode sebelumnya mulai diarahkan pada peningkatan kualitas layanan, efektivitas birokrasi, dan integrasi perencanaan pembangunan yang lebih matang,” terangnya.
Maka penilaian terhadap kinerja kepala daerah pada dasarnya tegas Syaiful, perlu dilihat secara komprehensif dengan mempertimbangkan dua dimensi utama, yaitu persepsi publik dan capaian kinerja berbasis data. Persepsi publik memang penting sebagai cerminan penerimaan masyarakat, namun secara metodologis survei semacam
“ini memiliki keterbatasan yang perlu dicermati, terutama terkait ukuran sampel yang relatif kecil, distribusi responden yang belum tentu merepresentasikan seluruh wilayah, serta dominannya indikator berbasis popularitas dan eksposur media,” jelasnya.
Selain itu, katanya variabel penilaian yang lebih menekankan pada kedekatan emosional dan visibilitas digital berpotensi mengaburkan aspek kinerja substantif yang bersifat jangka panjang dan berbasis outcome pembangunan.
“Oleh karena itu, hasil survei sebaiknya dibaca sebagai salah satu referensi persepsi, bukan sebagai representasi utuh atas kinerja pemerintahan, yang idealnya tetap diukur melalui indikator pembangunan yang objektif, terstandar, dan dapat diverifikasi,” pungkasnya.
Seperti di beritakan, Lembaga riset Muda Bicara ID mengeluarkan hasil survei mengenai kinerja gubernur di mata generasi muda.
Survei yang dilakukan pada periode 1–30 Maret 2026 tersebut memotret persepsi anak muda terhadap kepemimpinan kepala daerah di Indonesia. Hasilnya, terdapat sepuluh gubernur yang dinilai berhasil mencuri perhatian dan mendapatkan apresiasi positif dari kalangan generasi muda.
Namun, hasil survei itu juga memunculkan catatan penting bagi Jawa Timur. Faktanya nama Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, tidak masuk dalam daftar sepuluh gubernur dengan kinerja terbaik versi generasi muda. (ari)
