Surabaya, MercuryFM – Penerapan Work From Home (WFH) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim hari Rabu sesuai keputusan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mendapat kritikan Fraksi Pertai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jatim.
Pasalnya kebijakan ini berbeda dengan kebijakan Pemerintah pusat dan Kota Kab di Jatim yang sebagian besar menerapkan WFH tiap hari Jumat
Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati mengatakan Perbedaan hari pelaksanaan dikawatirkan akan menimbulkan kebingungan di kalangan aparatur sipil negara (ASN) maupun mengganggu pelayanan publik. Ini harus disikapi.
Lilik menegaskan bahwa pada prinsipnya kebijakan WFH memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi mobilitas, serta menjaga produktivitas ASN.
“Baik pemerintah pusat maupun daerah memiliki tujuan yang sama dalam penerapan WFH. Ini bagian dari upaya efisiensi sekaligus menjaga kinerja aparatur,” ujarnya Kamis (02/04/26).
Kata Lilik perbedaan hari pelaksanaan WFH ini perlu mendapat perhatian serius. Kebijakan pemerintah pusat didasarkan pada pertimbangan makro nasional, sementara pemerintah daerah memiliki pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal.
“Karena itu, yang diperlukan bukan mempertentangkan kebijakan, melainkan sinkronisasi dan evaluasi bersama,” tegasnya.
Fraksi PKS DPRD Jatim pun mendorong adanya koordinasi dan komunikasi yang lebih intens antara pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu, lanjut Anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilhan (Dapil) Surabaya ini, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan WFH dinilai penting untuk mengukur efektivitas kebijakan, baik dari sisi produktivitas kerja, kualitas pelayanan publik, maupun dampaknya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Lilik menekankan bahwa kebijakan apa pun yang diambil harus tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat, khususnya dalam menjaga pelayanan publik agar tetap berjalan optimal tanpa menimbulkan kebingungan administratif.
“Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan ini benar-benar memberi manfaat dan tidak menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Fraksi PKS DPRD Jatim, lanjutnya, berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara konstruktif guna memastikan setiap kebijakan yang diterapkan tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, diharapkan implementasi WFH tidak hanya menjadi kebijakan administratif, tetapi juga solusi yang efektif dan adaptif di tengah dinamika yang dihadapi pemerintah saat ini.(ari)
