Surabaya, MercuryFM – Kalangan DPRD Jatim menyesalkan adanya anggaran pembangunan gedung instalasi farmasi oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Timur dengan nilai mencapai Rp22,9 miliar dalam APBD 2026.
Anggota Komisi E DPRD Jatim Suli Daim melihat munculnya anggaran tersebut menunjukkan Dinkes Jatim mengabaikan narasi efisiensi anggaran yang gencar disuarakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melalui Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Munculnya anggaran tersebut menunjukkan kebijakan penghematan anggaran yang di dengungkan Gubernur belum sepenuhnya tercermin dalam praktik penganggaran.
Proyek yang tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) itu dinilai kontras dengan semangat efisiensi yang tengah digaungkan Pemprov.
“Dalam kondisi fiskal yang penuh tekanan, setiap kebijakan anggaran harus didasarkan pada skala prioritas yang jelas, terukur, dan berpihak langsung pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu memberikan penjelasan secara transparan terkait anggaran pembangunan gedung tersebut,” ujar Suki Daim, Senin (30/03/26).
Suli menilai, langkah efisiensi seharusnya dimulai dari penataan prioritas anggaran secara menyeluruh, bukan parsial. Terlebih dalam kondisi fiskal yang terbatas, setiap rupiah anggaran publik dituntut memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Kami juga mendorong agar Pemprov Jawa Timur melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap rencana belanja modal, serta mempertimbangkan opsi penjadwalan ulang apabila program tersebut belum bersifat mendesak,” tegas politisi PAN ini.
Proyek pembangunan gedung farmasi tersebut memang dirancang dengan spesifikasi teknis yang lengkap, mulai dari fasilitas penyimpanan obat bersuhu khusus hingga ruang logistik modern.
Namun, Suli menekankan bahwa kecanggihan fasilitas tidak serta-merta menjawab pertanyaan mendasar, apakah proyek ini mendesak untuk saat ini?
“DPRD Jatim akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal guna memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran benar-benar efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan rakyat Jawa Timur,” tegasnya.
DPRD Jatim, lanjut Suli, mengingatkan bahwa inkonsistensi antara kebijakan efisiensi dan realisasi belanja berpotensi menggerus kepercayaan publik. Di satu sisi masyarakat diminta memahami keterbatasan anggaran, namun di sisi lain muncul proyek bernilai miliaran rupiah yang belum dijelaskan urgensinya secara terbuka.
Sementara itu keritikan munculnya anggaran tersebut juga di katakan Pengamat kebijakan publik, Umar Sholahudin. Dirinya menegaskan komitmen efisiensi tidak boleh berhenti pada tataran narasi, melainkan harus diwujudkan secara konkret dalam setiap program dan penganggaran.
“Efisiensi itu harus nyata. SKPD harus berani melakukan penataan ulang anggaran, memastikan program yang dijalankan benar-benar berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (30/03/26).
“Kasihan Gubernur Khofifah. Disaat mendengungkan efisiensi ternyata OPDnya malah membuat kebijakan yang bertentangan. Kalau ndak urgent seharusnya di evaluasi disaat efisiensi saat ini” lanjutnya.
Umar menilai, pembangunan fasilitas tersebut pada prinsipnya dapat dipahami sebagai bagian dari penguatan sistem logistik kesehatan. Namun, ia menekankan bahwa keputusan tersebut harus didasarkan pada asesmen yang komprehensif dan objektif, termasuk dalam hal besaran anggaran yang dinilai harus rasional dan realistis.
“Kita bisa memahami kebutuhan gedung instalasi farmasi. Tapi harus ada asesmen yang proper, termasuk memastikan tidak ada ruang moral hazard dalam prosesnya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan, di tengah tekanan ekonomi global dan kebijakan efisiensi yang sedang berjalan, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan ulang prioritas belanja, termasuk kemungkinan menunda atau menyesuaikan proyek yang belum bersifat mendesak.
“Perlu ditinjau ulang, apakah pembangunan gedungnya, alokasi anggarannya, atau keduanya. Intinya, komitmen efisiensi jangan hanya di atas kertas, tetapi benar-benar hidup dalam implementasi,” pungkasnya.
Hingga saat ini, Kepala Dinkes Jatim, Erwin Astha Triyono, belum memberikan penjelasan resmi terkait urgensi proyek tersebut. (ari)
