Jakarta, MercuryFM – Kondisi tak biasa terjadi pada puncak arus mudik Lebaran 2026. Pelabuhan Merak yang selama ini menjadi jalur utama penyeberangan nasional justru terlihat lengang dan belum dimanfaatkan secara optimal.
Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP) menilai, kondisi ini bukan karena jumlah pemudik berkurang, melainkan akibat kebijakan pengaturan arus yang dinilai tidak proporsional.
Dalam skema Surat Keputusan Bersama (SKB) yang berlaku saat ini, Pelabuhan Merak hanya melayani kendaraan penumpang. Sementara kendaraan roda dua dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan, dan kendaraan logistik atau truk diarahkan ke Pelabuhan BBJ Bojonegara.
Akibatnya, terjadi ketimpangan di lapangan. Merak justru kekurangan muatan, sementara Ciwandan dan BBJ mengalami penumpukan hingga memicu kemacetan.
Ketua Umum GAPASDAP, Khoiri Soetomo, menegaskan bahwa persoalan utama bukan pada kapasitas, melainkan pada kebijakan yang tidak seimbang.
“Permasalahan yang terjadi bukan karena kekurangan kapasitas, melainkan akibat kebijakan yang membagi arus secara tidak proporsional,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kondisi pelabuhan utama yang justru tidak dimanfaatkan secara maksimal.
“Pelabuhan utama justru dikosongkan, sementara pelabuhan penunjang dipaksa menanggung beban berlebih ini yang memicu kemacetan,” tegasnya.
Kondisi ini turut berdampak pada masyarakat, khususnya pemudik roda dua yang harus menempuh jarak lebih jauh ke Ciwandan, dengan fasilitas yang dinilai belum seoptimal Pelabuhan Merak. GAPASDAP pun mendorong pemerintah segera mengevaluasi kebijakan tersebut.
“SKB seharusnya tidak diberlakukan secara kaku, tetapi fleksibel mengikuti dinamika di lapangan, agar tidak terjadi kemacetan sekaligus kemubaziran kapasitas pelabuhan,” tambah Khoiri.
Dengan evaluasi tersebut, diharapkan distribusi arus kendaraan menjadi lebih merata, kemacetan dapat diurai, serta pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih aman, nyaman, dan efisien.(lam)
