Surabaya, MercuryFM – Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada prinsipnya akan mengikuti setiap kebijakan pemerintah pusat terkait langkah-langkah efisiensi anggaran negara yang saat ini tengah dikaji pemerintah.
Hal ini dikatakan Ali menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta jajaran pemerintah mulai mempertimbangkan berbagai langkah penghematan anggaran sebagai antisipasi terhadap dinamika global.
“Pada prinsipnya kami tunduk dan patuh terhadap kebijakan pemerintah pusat. Apabila nantinya terdapat kebijakan resmi terkait efisiensi anggaran, tentu akan dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Ali Kuncoro.
Ali menjelaskan bahwa secara kelembagaan terdapat perbedaan kedudukan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tingkat nasional dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di daerah.
Menurutnya, DPR merupakan lembaga legislatif nasional yang anggotanya berkedudukan sebagai pejabat negara. Sementara itu, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah yang memiliki fungsi legislasi daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bersama pemerintah daerah.
“Anggota DPRD merupakan pejabat daerah yang menjalankan fungsi legislatif di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah,” jelasnya.
Ali menambahkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Sehingga apapun keputusan Presiden yang akan di tindak lanjuti Mendagri nantinya, pasti kita akan mengikuti dan menjalankan,” pungkasnya memperjelas
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara mengingatkan pentingnya langkah antisipatif menghadapi dinamika global, termasuk dengan mendorong efisiensi energi serta pengelolaan anggaran negara secara lebih hemat dan efektif.
Pemerintah, menurut Presiden, akan mengkaji berbagai opsi penghematan yang dapat diterapkan tanpa mengganggu stabilitas ekonomi nasional. (ari)
