Surabaya, MercuryFM – Eskalasi konflik yang melibatkan Iran di kawasan Timur Tengah dinilai berpotensi memicu gejolak ekonomi global. Indonesia sebagai negara pengimpor energi dinilai rentan terdampak, terutama melalui lonjakan harga minyak dan tekanan inflasi.
Dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, Probo Darono Yakti, menilai konflik Iran tidak hanya berkaitan dengan ketegangan militer, tetapi juga berkaitan erat dengan perebutan ruang strategis ekonomi global, khususnya jalur distribusi energi dunia.
Menurutnya, kawasan Teluk menjadi pusat distribusi energi global yang sangat vital. Ketika konflik meningkat, maka risiko terhadap stabilitas rantai pasok energi dunia juga ikut meningkat.
Salah satu titik paling strategis adalah Selat Hormuz. Jalur ini menjadi rute utama bagi perdagangan minyak dunia. Data menunjukkan sekitar 20 juta barel minyak per hari atau hampir 20 persen konsumsi minyak global melewati jalur tersebut.
Selain minyak, hampir seperlima perdagangan gas alam cair (LNG) dunia juga melintas di kawasan yang sama.
“Jika konflik meningkat dan mengganggu jalur ini, maka dampaknya tidak hanya regional, tetapi bisa mengguncang ekonomi global,” kata Probo.
Ia menjelaskan bahwa pasar energi sangat sensitif terhadap ketegangan geopolitik. Bahkan tanpa gangguan fisik sekalipun, persepsi risiko sudah cukup untuk mendorong kenaikan harga minyak dunia.
Dalam beberapa waktu terakhir, harga minyak global mulai menunjukkan tren kenaikan akibat kekhawatiran pasar terhadap gangguan kapal tanker, perlambatan produksi, hingga potensi pembatasan akses Selat Hormuz.
Lonjakan harga energi ini kemudian dapat menjalar ke berbagai sektor ekonomi, mulai dari transportasi, industri pelayaran, hingga sektor pangan yang sangat bergantung pada biaya logistik dan energi.
Bagi Indonesia, situasi tersebut menjadi tantangan serius. Ketergantungan terhadap impor energi membuat ekonomi nasional sangat sensitif terhadap kenaikan harga minyak dunia.
Kenaikan harga energi tidak hanya berdampak pada biaya produksi dan transportasi, tetapi juga berpotensi meningkatkan beban subsidi energi pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selain itu, kenaikan harga energi juga berpotensi memicu inflasi impor yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat.
Probo menilai kondisi ini menjadi peringatan bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional, termasuk melalui diversifikasi sumber energi dan percepatan pengembangan energi terbarukan.
“Konflik geopolitik seperti ini menunjukkan bahwa keamanan energi, keamanan maritim, dan stabilitas ekonomi global saling terhubung. Karena itu respons kebijakan tidak cukup hanya dari sisi diplomasi, tetapi juga harus dilihat dari perspektif geoekonomi,” ujarnya.
Jika eskalasi konflik terus meningkat, dampaknya tidak hanya terasa di Timur Tengah, tetapi juga berpotensi menjalar hingga ke stabilitas ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. (lam)
