Jakarta, MercuryFM – Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi menegaskan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp268 triliun untuk tahun 2026 bukan keputusan instan, melainkan telah melalui pembahasan ketat dan kritis di parlemen, termasuk di Komite IV DPD RI pada tahun 2025.
Senator asal Jawa Timur itu menyampaikan seluruh anggota Komite IV yang mewakili 38 provinsi di Indonesia memberikan dukungan kolektif terhadap anggaran tersebut melalui fungsi anggaran pendidikan, dengan tujuan mendorong terbentuknya ekonomi sirkular berbasis daerah.
Menurut Nawardi, persetujuan anggaran dilakukan setelah mempertimbangkan berbagai aspek strategis, mulai sektor pendidikan, sosial, ekonomi hingga ketahanan pangan nasional.
“Ini program luar biasa karena dampaknya langsung dirasakan rakyat, baik di kota maupun desa di seluruh Indonesia,” tegasnya, Kamis (27/2/2026).
Mantan wartawan Tempo tersebut juga menyambut positif tata kelola anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional.
Berdasarkan proyeksi terbaru, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menerima alokasi sekitar Rp500 juta setiap 12 hari. Nawardi menilai skema ini menjadi sinyal kebangkitan kedaulatan pangan daerah melalui perputaran modal kerja yang masif dan berkelanjutan.
Ia menyoroti kebijakan BGN yang menyalurkan hampir 93 persen anggaran atau sekitar Rp240 triliun langsung ke daerah, sebagai langkah revolusioner dalam pengelolaan belanja negara.
“Model ini memastikan uang negara tidak berhenti di birokrasi pusat maupun daerah, tetapi langsung beredar di dapur-dapur pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, dana ratusan juta rupiah yang rutin mengalir ke setiap unit pelayanan harus mampu menghidupkan kembali pasar tradisional, petani, peternak hingga pelaku usaha kecil di desa.
Nawardi pun mengingatkan agar rantai pasok program MBG wajib melibatkan koperasi desa, UMKM serta produsen lokal agar manfaat ekonomi tidak tersedot ke korporasi besar.
“Serap beras dari penggilingan desa, telur dari peternak lokal, dan sayur dari kebun warga. Jangan sampai dana sebesar ini justru lari ke perusahaan besar di Jakarta,” katanya.
Keberadaan SPPG juga dinilai menjadi bentuk nyata kehadiran negara sebagai off-taker atau pembeli siaga bagi hasil produksi petani. Dengan kepastian pasar tersebut, Nawardi optimistis Nilai Tukar Petani (NTP) yang saat ini berada di angka 125 dapat meningkat menuju target 150.
Seiring proyeksi peredaran dana mencapai Rp62 triliun hingga Maret 2026, DPD RI memastikan fungsi pengawasan akan diperketat di lapangan guna menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
“Program MBG bukan hanya memberi makan anak bangsa, tetapi sekaligus menghidupkan denyut ekonomi rakyat melalui skema transfer langsung yang terukur,” pungkasnya. (lam)
