Surabaya, MercuryFM – Satu tahun Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil gubernur Emil Elestianto Dardak, dilantik untuk periode yang kedua, oleh Presiden Prabowo Subianto diIstana Negara Jakarta, yakni tanggal 20 Februari 2025, kinerja mereka masih dinilai belum maksimal dimata FPKB DPRD Jatim.
Bahkan Fraksi dengan junlah kursi terbanyak di DPRD Jatim ini menilai kinerja mereka menahkodai Pemprov Jatim masih jauh dari kata memuaskan. Jika diukur secara angka, capaian kinerja disebut menurut FPKB berada di bawah 50 persen.
Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim Abdul Qodir menyampaikan, penilaian tersebut salah satunya merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim. Menurutnya, RPJMD merupakan tolok ukur utama untuk menilai keberhasilan atau kegagalan kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.
Abdul Qodir menegaskan, jika mengacu pada RPJMD dan melihat sejumlah program yang belum tercapai bahkan sebagian mengalami penurunan, maka satu tahun pemerintahan Khofifah-Emil dapat dikategorikan dalam situasi buruk, bahkan mendekati gagal.
“RPJMD ini breakdown dari visi misi kepala daerah terpilih kan itu. Kalau ukuran di RPJMD nya tidak tercapai, ada beberapa urusan-urusan yang justru mengalami penurunan, ya berarti gagal kan, artinya dalam satu tahun ini nilainya sangat buruk,” ujar Abdul Qodir saat dikonfirmasi, Jumat (20/02/26).
Salah satu indikator yang menjadi sorotan adalah turunnya peringkat layanan publik Jatim secara nasional.
“Peringkat layanan publik kita di Jatim ini, peringkat kita itu di angka 12 atau 11 itu, secara nasional. Sekarang turun kita ini menjadi peringkat 14 nasional terkait dengan layanan publik kita,” ujarnya.
Selain layanan publik, Fraksi PKB juga menyoroti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jatim yang dinilai masih tinggi. Abdul Qodir menyebut, pada 2024 TPT Jatim berada di angka 4,19 persen. Namun setelah satu tahun kepemimpinan periode kedua Khofifah-Emil, penurunannya dinilai tidak signifikan.
“Tapi di tahun 2025 ini stak, tidak ada penurunan angka pengangguran kita. Berarti kerja, stimulus kaitannya dengan pengangguran tidak jalan,” ujarnya.
“Setahun lebih bekerja gubernur, sesuai janjinya belum bisa menurunkan angka itu sesuai target yang ada di RPJMD, terkait pengangguran,” tambahnya.
Dirinya juga mengatakan, penyumbang terbanyak TPT Jatim merupakan sekolah andalan Pemprov Jatim saat ini yakni SMK. Dikatakannya SMK masih konsisten menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran terbuka.
Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan belum mampu merekonstruksi sistem pendidikan vokasi agar selaras dengan kebutuhan industri.
“Sehingga setelah lulus SMK tidak bisa diserap oleh para industri kita. Karena apa? Karena sistem pendidikannya tidak segera dilakukan, dikontruksi ulang untuk mendekatkan antara pola dan pola pendidikan dengan kebutuhan industri, akhirnya pengangguran,” pungkasnya. (ari)
