Surabaya, MercuryFM – Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Imam Syafi’i menggelar jaring aspirasi di Kampung Kaliasin RT 14 RW 11, Kelurahan Kedongdoro, Kecamatan Tegalsari, Sabtu (7/2/2026).
Dalam kegiatan tersebut, warga menyampaikan berbagai persoalan mulai dari beasiswa, rumah tidak layak huni (Rutilahu), hingga layanan BPJS Kesehatan di rumah sakit swasta.
Salah satu warga mengeluhkan perubahan status kemiskinan keluarganya dari desil 1 menjadi desil 5. Padahal, menurutnya, kondisi ekonomi keluarga masih tetap sulit.
Perubahan itu membuat sang ibu khawatir putrinya yang kini duduk di kelas 12 SMA tidak bisa mengakses beasiswa kuliah. “Apa anak saya masih bisa dapat beasiswa setelah lulus SMA?” tanyanya.
Selama ini, anak tersebut menerima Program Indonesia Pintar (PIP) dari pemerintah pusat.
Menanggapi hal itu, Imam Syafi’i berjanji membantu mencarikan akses beasiswa, baik melalui program Pemuda Tangguh maupun Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Insyaallah banyak jalan untuk mewujudkan impian putri ibu,” ujarnya.
Persoalan lain disampaikan warga lansia yang tinggal seorang diri di rumah nyaris ambruk dan berharap bisa mendapatkan bantuan Rutilahu. Imam langsung meminta Ketua RW setempat memproses pengajuan bantuan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Imam juga menyinggung tragedi seorang siswa kelas 4 SD di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang meninggal dunia karena tekanan ekonomi dan keterbatasan akses kebutuhan sekolah.
“Saya baca di media, anak itu tidak masuk data keluarga miskin karena alamat di KK tidak sesuai domisili. Ini peringatan serius bagi kita semua,” tegas mantan jurnalis tersebut.
Menurut Imam, jangan sampai persoalan administrasi membuat warga miskin kehilangan hak dasar, terutama di kota besar seperti Surabaya dengan APBD mencapai Rp 12,7 triliun. Ia meminta pengurus kampung, RT, RW, dan Kader Surabaya Hebat lebih peka terhadap kondisi riil warganya.
Selain pendidikan dan sosial, warga juga mengeluhkan pelayanan BPJS Kesehatan di rumah sakit swasta, mulai dari pasien yang diarahkan menjadi pasien umum hingga dipulangkan sebelum sembuh.
“Sampeyan tidak gratis meski pakai BPJS PBI. Pemkot Surabaya membayar Rp 400 miliar sampai Rp 500 miliar per tahun untuk BPJS warga,” tegas Imam.
Menutup kegiatan reses, Imam Syafi’i memastikan seluruh aspirasi warga Kaliasin akan dikawal dan disampaikan ke OPD terkait. (lam)
“Reses ini bukan formalitas. Semua masukan warga akan kami perjuangkan agar ada solusi nyata,” pungkasnya. (lam)
