Surabaya, MercuryFM – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil langkah revolusioner di bidang pendidikan dengan menjalin kerja sama strategis bersama 8 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 24 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Lobby Balai Kota, Kamis (5/2/2026). Kerja sama ini difokuskan pada pemberian beasiswa berupa bantuan biaya perkuliahan bagi mahasiswa dari keluarga prasejahtera di Kota Pahlawan.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, kebijakan tersebut merupakan implementasi nyata nilai Pancasila dan semangat gotong royong dalam membangun kota. Ia menegaskan jumlah kampus yang terlibat akan terus bertambah secara bertahap.
“Alhamdulillah, hari ini hampir seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta hadir. Memang ada beberapa yang berhalangan, tetapi secara keseluruhan partisipasi sangat besar. Tadi tercatat sekitar 32 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang menandatangani kerja sama, dan jumlahnya akan terus bertambah secara bertahap,” ujar Eri.
Cak Eri, sapaan akrab Wali Kota Surabaya, mengungkapkan bahwa jangkauan bantuan pendidikan tahun ini melonjak drastis dari sekitar 3.000 mahasiswa menjadi 24.000 mahasiswa. Lonjakan tersebut terjadi setelah dilakukan evaluasi sistem serta penguatan kolaborasi dengan pihak kampus.
“Tahun ini lebih besar, tapi yang terpenting bukan jumlahnya, melainkan jangkauannya yang jauh lebih luas. Kebijakan ini diprioritaskan bagi keluarga prasejahtera (Desil 1–5) dengan prinsip satu keluarga minimal satu sarjana untuk memutus rantai kemiskinan,” terangnya.
Terkait pendanaan, Pemkot Surabaya menyiapkan anggaran sekitar Rp150 miliar hingga Rp200 miliar untuk tahun 2026. Menurut Eri, kerja sama ini sekaligus mematahkan anggapan bahwa perguruan tinggi negeri tidak dapat melakukan perubahan karena kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat dan kampus.
“Tapi hari ini terbukti bahwa perubahan bisa dilakukan, jika niatnya untuk membantu rakyat kecil,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Eri juga menyampaikan permohonan maaf kepada pihak PTN terkait masih adanya mahasiswa yang mengisi data ekonomi orang tua tidak sesuai kondisi sebenarnya. Namun ia menegaskan agar para mahasiswa tetap bisa melanjutkan kuliah.
“Saya mohon, jangan anak-anak ini dihukum. Yang penting mereka tetap bisa kuliah. Soal UKT, biar menjadi tanggung jawab saya,” katanya.
Soal besaran bantuan, Eri menegaskan hal itu akan diatur bersama antara Pemkot Surabaya dan masing-masing kampus. Fokus utamanya adalah memastikan mahasiswa dari keluarga prasejahtera dapat menyelesaikan studi hingga lulus.
“Jangan fokus pada angka. Fokusnya adalah bagaimana anak-anak ini bisa terus kuliah. Soal kekurangannya, kita carikan solusi bersama, lewat kampus, orang tua asuh, atau skema lain,” tegasnya.
Cak Eri juga berpesan agar mahasiswa penerima bantuan tidak merasa rendah diri karena keterbatasan ekonomi.
“Justru kalian harus menunjukkan bahwa kalian adalah generasi emas. Belajarlah sungguh-sungguh supaya kelak, salah satu dari kalian bisa berdiri di sini sebagai Wali Kota Surabaya, sebagai pemimpin bangsa,” tandasnya.
Kebijakan tersebut mendapat dukungan penuh dari kalangan kampus. Rektor Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Prof. Nurhasan, menyebut program ini sebagai “ide gila yang luar biasa” yang mampu mendobrak keterbatasan kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi.
“Ini adalah program luar biasa untuk memutus rantai kemiskinan melalui SDM unggul. UNESA siap mendukung penuh, berapapun kuota yang ditugaskan oleh Pak Wali,” tegas pria yang akrab disapa Cak Hasan itu.
Senada, Rektor Universitas Wijaya Putra, Budi Endarto, yang mewakili PTS, menyoroti perubahan kebijakan melalui Perwali Nomor 4 Tahun 2026. Ia menilai kebijakan ini bersifat redistributive policy sekaligus investasi sosial jangka panjang.
“Dulu bantuan hanya untuk PTN, sekarang mahasiswa di PTS yang ber-KTP Surabaya juga mendapatkan hak yang sama. Ini adalah social investment yang akan kita bawa ke tingkat nasional sebagai pilot project,” katanya.
Momen haru terjadi saat diperkenalkan Anisah Wahyu Triska, mahasiswa semester 5 jurusan Administrasi Publik di salah satu PTS. Anisah hampir putus kuliah karena keterbatasan biaya dan harus membantu ibunya berjualan penyetan. Melalui program ini, Anisah dipastikan dapat melanjutkan pendidikannya hingga lulus.
“Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih atas sinergi yang terjalin dengan Pemkot Surabaya dan Wali Kota Eri Cahyadi. Semoga ke depan semakin banyak mahasiswa kurang mampu yang terbantu melalui program ini,” pungkasnya. (lam)
