Surabaya, MercuryFM – Mekanisme pelelangan stan di Hi-Tech Mall Surabaya menuai kritik dari DPRD Kota Surabaya. Anggota Komisi B Bidang Perekonomian, Enny Minarsih, menilai proses tersebut belum transparan dan minim sosialisasi, padahal aset tersebut milik Pemerintah Kota Surabaya dengan potensi ekonomi besar.
Enny mengaku baru mengetahui adanya pelelangan setelah mendapat laporan dari warga. Menurutnya, sebagai mitra kerja, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) seharusnya lebih aktif menyampaikan informasi kepada DPRD maupun masyarakat.
“Saya justru tahu dari warga yang menanyakan undangan lelang. Padahal sebagai mitra kerja, mestinya BPKAD memberikan informasi atau setidaknya masukan terkait siapa saja yang potensial untuk diundang agar prosesnya lebih maksimal,” ujar Enny pada, Rabu (04/02/2026).
Ia menilai pola komunikasi dinas terkait masih pasif karena hanya menunggu pengajuan calon penyewa, bukan melakukan sosialisasi secara aktif atau jemput bola.
Sorotan juga diarahkan pada publikasi lelang di media sosial. Enny menilai informasi yang disampaikan sangat minim dan tidak membantu calon peserta.
“Informasi di media sosial sangat minim, tidak ada nomor kontak yang jelas. Bahkan saat warga mencoba bertanya melalui pesan langsung atau DM, tidak ada respons. Ini yang sangat disayangkan,” tandasnya.
Padahal, menurut Enny, Hi-Tech Mall memiliki lokasi strategis dan peluang besar untuk kembali hidup jika didukung pengelolaan serta strategi pemasaran yang tepat.
“Secara akses, tempat itu sangat bagus. Harapan kami, Pemkot jangan hanya sekadar melelang, tapi juga memikirkan promo-promo menarik. Belajarlah dari strategi marketing profesional, misalnya pemberian diskon tertentu bagi penyewa baru agar ekosistem di sana kembali hidup,” ungkapnya.
Enny berharap proses aktivasi Hi-Tech Mall dan kawasan Taman Hiburan Rakyat ke depan dilakukan secara terbuka dan transparan agar aset daerah benar-benar berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menggerakkan ekonomi warga Surabaya.(lam)
