Surabaya, MercuryFM – Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Khusnul Arif meminta Dinas Perhubungan Jatim tidak hanya beroroentasi pada Pendapatan saja terkait pngeleolahan Bus Trans Jatim. Meski memiliki peluang besar dalam memaksimalkan pendapatan untuk topang PAD Jatim, Komisi D mengingatkan agar tidak mengganggu dasar awal keberadaan Trans Jatim.
“Ya kita mendukung ada pendapatan signifikan di Trans Jatim melalui iklan. Namun saya ingatkan langkah meninghkatkan PAD melalui Trans Jatim tidak mengganggu Trans Jatim dalam memberikan angkutan terintegrasi yang aman nyaman dan murah bagi masyarakat,” ujar Khusnul Arif.
Menurut Khusnul Arif manfaat Trans Jatim tidak bisa diukur semata dari sisi pendapatan langsung. Ia menyebutkan estimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Trans Jatim pada 2026 diperkirakan sekitar Rp35 miliar, di luar pendapatan iklan di armada bus.
“Kalau dihitung secara kas memang PAD-nya tidak besar. Tapi ada manfaat lain yang tidak bisa dihitung dalam bentuk rupiah, seperti pertumbuhan ekonomi, transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat,” katanya.
Selain itu, lanjutnya keberadaan Trans Jatim juga dinilai berkontribusi dalam pengurangan emisi gas buang, kemacetan, serta angka kecelakaan lalu lintas. Hal ini seiring dengan menurunnya penggunaan kendaraan pribadi karena masyarakat mulai beralih ke transportasi publik.
“Kita melihat animo masyarakat cukup tinggi. Mobilitas menjadi lebih terjangkau, dan ini berdampak langsung pada aktivitas ekonomi warga,” tambahnya.
Khusnul juga mengungkapkan bahwa Dinas Perhubungan Jatim saat ini tengah melakukan kajian dan riset bersama kalangan akademisi untuk mengukur dampak sosial dan ekonomi Trans Jatim secara lebih komprehensif.
“Kita tunggu hasil kajiannya. Tapi sejauh ini, penerima manfaat Trans Jatim sudah sangat jelas dan signifikan,” terang politisi yang akrab disapa Mas Pipin ini.
Politisi Partai Nasdem ini juga menyampaikan apresiasi pada Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Pemprov Jatim yang terus berkomitmen sampai saat ini menjaga keberlanjutan layanan transportasi publik yang murah dan terjangkau bagi masyarakat tersebut.
Hal ini menyusul lanjut Mas Pipin, program transportasi publik Trans Jatim dipastikan mendapat dukungan penuh anggaran pada tahun 2026 ini. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan Rp251 miliar untuk memenuhi kebutuhan subsidi operasional Trans Jatim, setelah sebelumnya sempat terjadi kekurangan anggaran sebesar Rp103 miliar.
“Ini bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pelayanan transportasi publik. Anggaran Rp251 miliar tersebut diharapkan mampu mencukupi seluruh kebutuhan operasional Trans Jatim,” tegasnya.
Mas Pipin menjelaskan, anggaran tersebut mencakup skema Buy The Service (BTS) yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Jatim untuk delapan koridor Trans Jatim, yakni tujuh koridor di wilayah Gerbangkertosusila dan satu koridor di Malang Raya. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk biaya operasional kendaraan (BOK), sumber daya manusia (SDM), serta kebutuhan operasional lainnya.
“Kita minta Dinas Perhubungan terus meningkatkan kualitas layanan Trans Jatim, seiring besarnya anggaran subsidi yang telah disiapkan. Ingat ketersediaan transportasi publik yang layak merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin pelayanan dasar bagi masyarakat,” jelasnya.
Komisi D DPRD kata Mas Pipin, masih berharap adanya peluang penambahan anggaran pada tahun-tahun mendatang guna memperluas jangkauan layanan. Dirinya menilai, wilayah Malang Raya idealnya dilayani tiga koridor, sementara saat ini baru tersedia satu koridor.
“Harapan kami, jika kondisi fiskal daerah membaik, Trans Jatim bisa menambah koridor, tidak hanya di Malang Raya, tetapi juga merambah wilayah Bakorwil lain seperti Madiun dan Jember,” pinta politisi asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kediri ini. (ari)
