Surabaya, MercuryFM – Sorotan terhadap proyek revitalisasi pasar di Surabaya kian menguat. Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) mendesak audit total terhadap proyek yang dinilai amburadul, menyusul keresahan ratusan pedagang Pasar Keputran Selatan yang melayangkan mosi tidak percaya kepada PT Pasar Surya (Perseroda).
Ketua Umum AMAK, Bonang Adji Handoko, mengatakan kritik DPRD Surabaya harus menjadi alarm serius bagi Pemkot Surabaya agar tidak menormalisasi kekacauan dalam pembangunan fasilitas publik. “Ketika DPRD sudah menyatakan revitalisasi pasar ini amburadul, itu menandakan ada persoalan serius sejak perencanaan. Ini bukan hanya soal teknis, tetapi menyangkut tata kelola anggaran publik dan dampaknya langsung dirasakan pedagang kecil,” ujarnya, Kamis (22/1/2026).
Menurut AMAK, revitalisasi pasar semestinya menjadi instrumen penguatan ekonomi rakyat. Namun di lapangan justru terjadi lemahnya perencanaan, minim komunikasi dengan pedagang, serta ketidakjelasan jaminan keberlanjutan usaha selama dan setelah revitalisasi.
Di sisi lain, sebanyak 231 pedagang Pasar Keputran Selatan mengeluhkan pembangunan pasar senilai sekitar Rp10,2 miliar yang belum juga terealisasi meski bangunan pasar telah dibongkar sejak 17 Desember 2025. Perwakilan pedagang, Abdul Hafid, menyebut proyek tersebut molor hingga dua tahun tanpa kepastian. “Tidak adanya kejelasan membuat pedagang resah dan tidak percaya lagi kepada PT Pasar Surya (Perseroda),” katanya.
Selain pembangunan yang mandek, pedagang juga mengeluhkan kondisi Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang dinilai tidak layak, terutama minim air bersih bagi pedagang unggas.
“Air sangat vital, tapi di TPS tidak tersedia dengan baik. Kami terpaksa beli sendiri,” ungkap Hafid.
Kondisi tersebut diperparah dengan maraknya pedagang yang berjualan di luar TPS sehingga membuat TPS sepi pembeli. Sejumlah pedagang yang bertahan mengaku dagangannya nyaris tidak laku.
Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Pemkot Surabaya, Vykka Anggradevi Kusuma, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Satpol PP dan wilayah setempat untuk menarik PKL ke area TPS.
“Dalam minggu ini PKL yang di depan akan dimasukkan ke belakang sampai proses revitalisasi selesai,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Pedagang PT Pasar Surya (Perseroda), Sugianto, mengungkapkan proyek revitalisasi Pasar Keputran Selatan telah tiga kali gagal lelang karena minimnya minat kontraktor.
“Setelah evaluasi, dilakukan redesign karena pembangunan IPAL dipisahkan, sehingga pagu berubah,” jelasnya.
Sorotan juga datang dari DPRD Surabaya. Anggota Komisi B, Budi Leksono, menilai lemahnya komunikasi pengelola pasar dengan pedagang memperparah situasi.
“Pasar sudah dibongkar, tapi belum ada kejelasan tender dan pemenang kontraktor. Ini membuat pedagang terlantar,” tegasnya.
Seiring polemik tersebut, Solidaritas Melawan Korupsi (SMK) Surabaya turut mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan dalam proyek pasar dan pengelolaan PD Pasar Surya.
SMK menyoroti dugaan korupsi revitalisasi Pasar Kembang senilai Rp7,2 miliar, dugaan penyimpangan pengelolaan parkir PD Pasar Surya yang merugikan negara sekitar Rp725 juta, serta dugaan aliran dana kepada oknum DPRD Kota Surabaya periode 2024–2029.
AMAK dan SMK menegaskan akan terus mengawal proyek revitalisasi pasar di Surabaya serta mendorong audit independen demi memastikan anggaran publik digunakan secara transparan dan berpihak kepada pedagang. (lam)
