Surabaya, Mercury FM – Penyegelan kantor DPD Golkar Kota Malang olah kelompok yang mengatasnanakan kader Golkar kota Malang, disayangkan Sekretaris Golkar Jatim Blegur Prijanggono. Kasus ini sangat mencoreng Golkar, mengingat kantor DPD Golkar adalah aset milik DPP Golkar.
“Itu aset DPP Golkar jadi kalau mereka kader mereka tidak mungkin melakuksn karena paham. Saya kaget ada info penyegelan itu,” ujar Blegur, Senin (05/01/26)
Menurut Blegur, DPD Golkar Jatim telah menugaskan ketua DPD Golkar kota Malang yang baru saja terpilih dalam musda, untuk menyelesaikan hal ini.
Pihaknya lanjut Wakil Ketua DPRD Jatim ini, juga meminta agar Ketua Golkar kota Malang yang baru saja terpilih untuk melakukan koordinasi pula dengan seluruh kader Golkar terutama dalam menyusun kepengurusan Golkar kota Malang.
“Kami minta untuk koordinasi dengan semua kader dibawah agar tak ada konflik. Selesaikan masalah semua dan duduk bersama agar masalah tersebut tak berlarut-larut,” tegasnya.
Seperti diketahui, Kantor DPD Golkar Kota Malang kembali disegel oleh sekelompok orang yang mengaku kader Golkar Malang. Mereka kecewa dengan hasil Musda Gokkar Kota Malang yang diselengarakan di DPD Golkar Jatim.
Penyegelan yang dilakukan Sabtu (03/01/26) malam, merupakan penyegelan jilid II. Sebelumnya penyegelan pertama dilakukan, Minggu (14/12/25), Pasca terpilihnya Djoko Prihatin sebagai ketua Golkar Kota Malang dalam pengumuman hasil Musda yang di gelar di DPD Golkar Jatim di Surabaya.
Dalam penyegelan jilid II itu dilakukan oleh 75 orang yang mengenakan atribut partai golkar. Mereka juga memasang beberapa spanduk. Di antaranya berisi tulisan ”Lulusan sma pimpin partai besar (Golkar), malu atau gila?” dan “ODGJ naik becak, si Djoko maksa cak”.
Kecewa hasil Musda mereka menuntut digelarnya Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) untuk menentukan ketua DPD Golkar Kota Malang yang baru.
Mereka juga mengancam keluar dari Golkar bila tuntutan Musdalub tidak dilakukan. Bahkan mereka mengklaim saat ini sudah ada 500 kader Kota Malang yang siap mengumpulkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan akan diserahkan ke pengurus partai dan mundur bila Musdalub tidak dilakukan. (ari)
